Memperkokoh Independensi Bank Sentral

Penolakan terhadap segala bentuk intervensi dari semua pihak guna menjaga integritas sesusai undang-undang pun terancam. Kala itu, draf revisi yang diusulkan pemerintah ada pasal yang menegaskan soal indenpendensi BI justeru dihapus.

Secara interpretatif, UU amendemen BI mengesankan pemerintah dan DPR cenderung memperkuat Dewan Moneter. Dewan Moneter yang diusulkan sebagai penentu kebijakan moneter dikoordinasi Menteri Keuangan sekaligus sebagai anggota.

Anggota lain terdiri satu orang menteri bidang ekonomi, Gubernur BI, dan Deputi Gubernur Senior BI, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untungnya, revisi UU BI tersebut dibatalkan atas inisiatif pemerintah yang mengajukan Omnibus Law Keuangan pada tahun 2020. Rumusan yang diajukan kemudian tetap mengakomodasi perubahan UU tentang BI.

Di dalam Omnibus Law atau RUU PPSK tersebut kembali diteguhkan independensi otoritas moneter. Sedihnya, upaya menggoyang independensi BI kembali terjadi dalam rumusan naskah terbaru RUU PPSK sebagai inisiatif DPR.

Secara substansial, dalam naskah tersebut diakomodasi berbagai ketentuan tentang seluruh aspek bisnis hingga penataan lembaga keuangan, termasuk kewenangan dan independensi BI. RUU PPSK menjangkau semua lembaga yang bergerak di sektor keuangan dengan target penyelesaian pembahasan tahun 2023.

Niat bermuatan politis tersebut tampak dari dihapusnya huruf dalam Pasal 47 UU BI terkait jabatan puncak di BI.

Sementara masyarakat paham bahwa tahun 2023 merupakan akhir periode jabatan Gubernur BI sekaligus momen memanasnya mesin politik menyambut Pemilu 2024.

Kita berharap semua produk hukum baru mampu memperkokoh independensi BI dan tak melahirkan masalah baru. Regulasi nantinya mampu mengatasi berbagai masalah moneter dan keuangan.

RUU PPSK sebagai stimulus pemulihan kondisi lebih cepat dan tangguh pasca-pandemi. Sistem keuangan yang sudah terbagun dan tata kelola pengawasan sektor keuangan saat ini berjalan efektif melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak diperlemah kepentingan berorientasi sesaat.

Kepentingan jangka panjang harus ditempatkan pada piroritas utama sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi sektor keuangan dan moneter sehingga dapat berjalan rasional dan efektif.

Independensi BI sebagai bank sentral melekat di dalamnya berupa kepercayaan masyarakat harus pula menjadi pertimbangan utama.

Kehadiran RUU PPSK positif tatakala menghasilkan keselarasan antar aturan yang ada serta mampu menyederhanakan kompleksitas regulasi. Iklim moneter dan keuangan nasional akan makin kondusif jika ditopang independensi bank sentral yang kian kokoh.