Luhut Bilang, Tak Masalah APBN Dipakai untuk Proyek Kereta Cepat

KOMPAS.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penggunaan uang negara untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung selama ini dibiayai utang dari China Development Bank (CDB). Namun belakangan, biaya proyek membengkak sangat tinggi sehingga APBN dirasa harus turun tangan.

Jika tak ada suntikan uang pajak rakyat, maka proyek penghubung Halim-Padalarang itu terancam mangkrak lantaran arus kas PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) tak mencukupi.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut dikutip pada Minggu (16/10/2022).

Baca juga: Bos Kereta Cepat Pamer: Jakarta-Bandung Nanti Cuma 36 Menit

Luhut menilai, pada dasarnya APBN masih memiliki kemampuan terlibat dalam pendanaan proyek kereta peluru yang menghubungkan dua kota berjarak 150 kilometer tersebut.

Meski mendapat kucuran APBN, Luhut berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejauh ini murni bisnis tanpa campur tangan keuangan negara alias business to business (B to B).

Proyek kereta peluru yang menghubungkan Tegalluar dan Halim ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"(Kereta Cepat) ini kita bikin kerja sama dengan China, semua masih B to B," tegas Luhut.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Terbaru, pemerintahan Presiden Jokowi kembali berencana menyuntik uang rakyat ke mega proyek tersebut sebesar Rp 3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Mengingkari janji

Penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya mengingkari janji Presiden Jokowi. Ini lantaran kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek ini tak akan menggunakan uang pajak sepeser pun.

Sebagai informasi saja, uang pajak rakyat dipakai dalam upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (cost-overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung,

KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), atau pemegang saham pemerintah Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC.

Secara rinci, kepemilikan saham KCIC oleh Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan China sebesar 40 persen.

Baca juga: Dilema Proyek Kereta Cepat, Pilih China yang Lebih Murah, tapi Biayanya Malah Bengkak

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI juga sudah setuju untuk menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun yang dipakai untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dengan demikian, jika rencana PMN baru ini juga disetujui, Presiden Jokowi bakal mengucurkan uang rakyat ke proyek kerja sama Indonesia-China itu dengan total sebesar Rp 7,3 triliun.