Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Soroti Risiko PHK, Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah

Kompas.com - 17/01/2023, 10:11 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di tahun ini.

Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna terkait APBN, yang turut menyoroti risiko PHK di tengah pelemahan ekonomi global.

"Ada beberapa hal yang menjadi catatan Bapak Presiden, di antaranya untuk mencegah risiko potensi PHK," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat paripurna terkait APBN di Istana Negara, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Perlambatan Ekonomi Global Disebut Biang Keladi PHK Massal di Industri Padat Karya RI

Airlangga menuturkan, dalam strategi jangka pendek, pemerintah akan mendorong belanja pusat dan daerah sebagian besar diperuntukkan penggunaan produk dalam negeri.

Sementara untuk strategi jangka menengah, akan dilakukan perbaikan struktural dari industri di hulu hingga ke hilir. Mulai dari rantai pasok, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan (R&D), hingga akses pasar.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat sejumlah perjanjian kerja sama perdagangan internasional pada tahun ini. Salah satunya yang akan segera dirampungkan yakni Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA).

"Perjanjian CEPA akan dipercepat, termasuk CEPA Eropa, dan juga beberapa kerja sama dari pasar non-tradisional," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja dengan mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.

Kemudian memperluas kerja sama antara pemerintah negara lain (government to government/G to G) bagi pekerja migran. Pemerintah juga akan meningkatkan inklusi keuangan dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) maupun program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) oleh PNM.

"Serta (menodorng penyerapan tenaga kerja) dengan program upskilling dan reskilling seperti program Kartu Prakerja," pungkas Airlangga.

Baca juga: Pengusaha Sebut 1 Juta Pekerja Kena PHK pada 2022

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

Whats New
BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

Whats New
Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

Whats New
Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Whats New
Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Whats New
BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Work Smart
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Whats New
Cadangan Devisa RI  Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com