Pertumbuhan Ekonomi 2022 dan Catatannya

Dengan pertumbuhan ekonomi kumulatif 2022 sebesar 5,31 persen (yoy), berarti pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari inflasi aktual 5,28 persen (yoy).

Spread antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tak terlalu jauh, menggambarkan kualitas pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Karena saat ekonomi tumbuh, pasti diiringi dengan kenaikan harga barang dan jasa.

Dengan laju pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu lebar, menggambarkan bahwa bauran kebijakan dalam menjangkar inflasi dilakukan dengan tingkat presisi yang baik.

Output-nya adalah inflasi yang moderat dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi kumulatif.

Melalui kebijakan moneter, BI mampu menjangkar inflasi melalui policy rate dan kebijakan makroprudensial. Sementara dari sisi fiskal, pemerintah memperketatkan government spending dan menaikan pajak.

Sementara untuk momoderasi inflasi harga bergejolak pangan dan energi, APBN mempertebal bantalan sosial, meregulasi 2 persen APBD dari DTU (dana transfer umum), untuk memperkuat rantai suplai pangan di daerah dan insentif untuk transportasi.

Bauran kebijakan dimaksud dalam rangka menjaga stabilitas supply and demand di masyarakat sehingga inflasi dapat terkendali. Efektivitas bauran kebijakan dalam mengendalikan inflasi, terlihat dari inflasi yang turun secara sustain.

Hal tersebut bisa dilihat dari data historis inflasi kuartal terakhir tahun 2022. Dari inflasi sebesar 5,95 persen (yoy) pada September 2022, lalu berangsur turun menjadi 5,51 persen (yoy) pada Desember 2022. Dan Januari 2023, inflasi masih konsisten turun menjadi 5,28 persen (yoy).

Tak ada gading yang tak retak

Namun tak ada gading yang tak retak. Pertumbuhan ekonomi yang baik, menyisakan catatan kemiskinan yang meningkat.

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan turun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, naik 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

Berbagai program social safety net sudah dikerahkan melalui APBN. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Sehingga meskipun inflasi harga yang ditetapkan pemerintah (administered price) melesat demikian juga inflasi harga bergejolak, namun pemerintah menyiapkan kebijakan mitigasi sehingga daya beli terjaga dan tidak perosok ke kolong kemiskinan.

Termasuk penggunaan alokasi dana desa (ADD) sebagai BLT dana desa dan PKH (program keluarga harapan), bantuan pangan tunai, serta subsidi upah pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta/bulan, untuk memitigasi dampak inflasi pada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut, terkendala oleh data kelompok penerima manfaat yang kurang akurat. Termasuk data penduduk miskin yang berbeda-beda antara kementerian/lembaga.

Tak luput, data penerima Bansos fiktif, data ganda penerima manfaat yang acap kali membuat program Bansos salah sasaran dan korupsi Bansos.

Sinkronisasi data antarkementerian/lembaga dan pemutakhiran data masyarakat miskin atau 40 persen kelompok dengan pendapatan terbawah ini perlu dilakukan, agar berbagai program social safety net mampu memperkuat daya beli masyarakat.

Khususnya mereka yang rentan miskin, agar tak jatuh ke liang kemiskinan. Tentu dengan harapan, kinerja ekonomi tak sekadar tumbuh secara angka-angka statistik, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Ekonominya tumbuh, kue ekonomi dirasakan semua lapisan masyarakat dengan gini ratio yang rendah serta menurunnya angka kemiskinan. Semoga.