Optimisme dan Strategi Pemerintah Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi di 2023 masih akan tetap kuat, meskipun dihadapkan pada prospek melambatnya perekonomian global. Optimisme ini didukung kinerja ekonomi di 2022 yang tumbuh positif di tengah gejolak global.

Ekonomi Indonesia sepanjang 2022 tercatat tumbuh 5,31 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di 2021 yang sebesar 3,69 persen. Adapun di 2023, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh mencapai 5,3 persen.

"Laju pemulihan yang sangat kuat di tahun 2022 menjadi pijakan yang kokoh bagi perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan jangka pendek sekaligus untuk melanjutkan agenda pembangunan jangka menengah-panjang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Keyakinan pemulihan yang terjaga di 2023 juga didukung indikator perekonomian terkini yang terus menunjukkan tren ekspansif, termasuk indeks PMI manufaktur Indonesia yang pada Januari 2023 naik menjadi sebesar 51,3 dari bulan sebelumnya berada di level 50,9.

Kendati demikian, diakui Sri Mulyani, risiko ketidakpastian global masih cukup tinggi, meskipun risiko perlambatan ekonomi dunia diindikasikan mulai melunak. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus memperhatikan risiko global guna mengantisipasi dampaknya ke perekonomian nasional.

Dalam laporan World Economic Outlook terbitan Januari 2023, IMF memprediksi pertumbuhan global tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 3,4 persen dan 2,9 persen, atau lebih tinggi 0,2 persen poin dibanding proyeksi sebelumnya pada Oktober 2022.

"Pemerintah tetap akan terus memantau risiko perekonomian dunia saat ini," kata bendahara negara itu.

Menurut dia, dalam menghadapi 2023, pemerintah akan terus menjaga keberlanjutan agenda reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi guna memperkokoh struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. Di sisi lain, APBN 2023 juga telah dipersiapkan agar selalu waspada, namun optimis terhadap potensi perekonomian ke depan.

Sri Mulyani bilang, kesehatan fiskal tetap menjadi perhatian penting agar mampu secara cepat dan tepat dalam menyasar isu-isu kritikal, termasuk dalam pengendalian inflasi, stabilitas perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan investasi yang lebih kuat.

“Berkat kerja keras APBN sebagai peredam tekanan global, Indonesia masih menjadi negara dengan predikat 'The Bright Spot' di tengah guncangan global saat ini. Ini yang harus terus kita jaga dengan tetap optimis, namun juga waspada,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa selain PMI manufaktur, beberapa indikator utama menunjukkan prospek ekonomi pada 2023 sudah cerah.

Seperti indeks keyakinan konsumen yang nilainya di atas 100 atau tepatnya sebesar 119,9 di Januari 2023. Selain itu, cadangan devisa hingga akhir Januari 2023 tercatat sebesar 139,4 miliar dollar AS, naik dari akhir tahun lalu yang sebesar 137,2 miliar dollar AS.

"Lalu juga yield obligasi pemerintah mulai melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, serta rasio utang luar negeri terhadap PDB berada dalam level aman atau angkanya masih sekitar di bawah 30 persen," ucap Airlangga konferensi pers virtual, Senin (6/2/2023).

Dia menekankan, data-data penopang ekonomi 2023 tersebut harus dijaga sebab masih adanya tekanan dari risiko global, seperti mulai melandainya harga komoditas, hingga pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah akan tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat dan memerangi inflasi guna membuat harga bahan pokok menjadi terjangkau. Selain itu, mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan optimalisasi perlindungan sosial.

Airlangga menuturkan, strategi utama untuk mendukung daya beli masyarakat pada 2023 melalui optimalisasi program-program perlindungan sosial. Seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja.

"Kemudian memperkuat pasar domestik dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penguatan UMKM, dan meningkatkan serta memperkuat rantai pasok dari perusahaan nasional," paparnya.

Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga perluasan kredit usaha rakyat (KUR). Lalu mendorong diversifikasi pasar ekspor, baik pasar tradisional maupun non tradisional dengan mengakselerasi kerja sama perdagangan dengan berbagai negara, termasuk Eropa.

Transformasi ekonomi 2023 juga akan didorong dengan investasi, produktivitas sumber daya manusia, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, terutama seiring dengan implementasi Perppu Ciptakerja dan regulasi turunannya. Selain itu didukung pendalaman sektor keuangan melalui penerapan UU PPSK yang akan mendorong kebijakan terkait devisa hasil ekspor.

Hilirisasi sumber daya mineral dan pengembangan industri kendaraan listrik juga akan digenjot. Serta terus berlanjutnya proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) akan turut mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Menurutnya, dengan berbagai strategi tersebut, pemerintah akan terus menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2023 bisa tumbuh sebesar 5,3 persen.

"Pemerintah mempersiapkan target pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 5,3 persen, dan ini didukung oleh berbagai lembaga yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di angka 5 persen," pungkas Airlangga.

Baca juga: BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31 Persen Sepanjang 2022