BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapatkan alokasi KUR dari pemerintah sebesar Rp 270 triliun di tahun ini. Alokasi KUR BRI ini meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp 257 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, pihaknya optimistis dapat menyalurkan alokasi KUR tahun ini lantaran melihat capaian penyaluran KUR tahun lalu bisa mencapai Rp 252,38 triliun untuk 6,5 juta debitur.

"BRI optimis dapat mencapai target tersebut. Hal tersebut tak lepas dari kemampuan BRI dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp 1 triliun per hari," ujarnya saat

Baca juga: Penyaluran Kredit BRI Rp 1.139 Triliun pada 2022, 84,74 Persen Kredit UMKM

Namun melihat penyaluran KUR BRI 2022 masih belum mencapai alokasi pemerintah di tahun itu, maka perseroan akan mengkomunikasikannya dengan para pemangku kepentingan agar alokasi KUR tahun ini dapat disesuaikan sesuai dengan kapasitas BRI.

"Rata-rata penyaluran KUR BRI itu satu hari Rp 1 triliun. Nah nanti yang membatasi BRI adalah hari kerja. Oleh karena itu, maka Rp 270 triliun itu terus kita komunikasikan dengan stakeholder untuk sewaktu-waktu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kapsitas yang didasarkan dengan hari kerja," jelasnya.

Terkait dengan KUR, Supari menjabarkan secara gamblang bahwa KUR adalah kredit usaha rakyat. Artinya, KUR itu adalah kredit bukan bantuan atau hibah. Dia menekankan sumber dana KUR, 100 persen merupakan dari dana bank.

Baca juga: Melonjak 67,15 Persen, Laba Bersih BRI 2022 Capai Rp 51,4 Triliun

"Likuiditas yang digunakan untuk penyaluran itu adalah likuditas bank yang dikumpulan dari hasil mobilisasi dana masyarakat atau simpanan masyarakat sehingga memang harus kembali,'" jelasnya.

Dengan suku bunga KUR mikro 16 persen, pemerintah memberi subsidi 10 persen kepada rakyat dengan APBN sehingga beban bunga yang dibayar rakyat hanya 6 persen. Dengan demikian, yang dibantu subsidi adalah rakyat bukan bank.

"Kenapa demikian? Karena concern pemerintah bagaimana pelaku usaha mikro dan kecil itu semakin besar mendapatkan margin dari aktivitas ekonominya, sehingga semakin cepat naik kelas dan suatu ketika mesti garduasi ke komersial, tidak di KUR terus-menerus seumur hidupnya," tukasnya.

Baca juga: Jokowi Sentil Perbankan Margin Bunga Bersih Tinggi, Bos BRI Sebut NIM-nya Turun 33,2 Persen dari 2008