Kasus Pegawai Pamer Gaya Hidup Mewah, Jadi Momentum Perbaikan Kemenkeu

Dia mengatakan, ketika rasio perpajakan turun, akan butuh waktu yang lama untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dalam kasus ini, yakni dengan usut tuntas aliran dana dan aset pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN.

"Jadikan kasus ini menjadi pembelajaran pentingnya transparansi dan etika dari pejabat negara," ucap Bhima.

Baca juga: Anak Buah Pamer Moge, Sri Mulyani: Kalau Mau Rileks, Jalan Kaki sama Saya Muter Senayan

Terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah

menilai, di tengah persoalan yang saat ini menyoroti Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, kedua institusi ini tetap perlu dijaga.

Lantaran, keduanya merupakan pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Sebagai gambaran, rata-rata setiap tahunnya, penerimaan pajak dan bea cukai menyumbang lebih dari 70 persen terhadap total pendapatan negara.

Oleh sebab itu, ia berharap, publik tetap proporsional dan objektif dalam melihat keadaan. Selain itu, kinerja para pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang telah bekerja dengan baik tetap perlu diapresiasi.

"Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai," kata dia kepada Kompas.com.

Menurutnya, dari persoalan saat ini, dapat dimaknai oleh pegawai Kemenkeu untuk mawas diri dan tetap meningkatkan kinerja agar penerimaan negara tetap terjaga di tengah gejolak ekonomi global. Ia bilang, kinerja yang baik akan meruntuhkan keraguan publik terhadap Kemenkeu.

"Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik," tutur Said.

Baca juga: Wanti-wanti Sri Mulyani soal Gaya Hidup Mewah Pejabat di Era Medsos