Seberapa Efektif Subsidi Kendaraan Listrik?

PADA 6 Maret 2023, pemerintah menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan subsidi untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), yakni motor listrik dan mobil listrik. Kebijakan itu akan mulai diterapkan pada 20 Maret 2023.

Insentif itu dimaksudkan untuk mempercepat industri KBLBB di Tanah Air dalam rangka mendorong efisiensi dan ketahanan energi, serta terwujudnya kualitas udara bersih dan ramah lingkungan.

Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik roda dua sebesar Rp 7 juta per unit. Untuk motor listrik, sudah diajukan sebanyak 200 ribu unit motor hingga Desember 2023. Sementara bantuan subsidi roda empat atau mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan.

Pemerintah hanya memberikan bantuan untuk satu kali belanja motor listrik maupun mobil listrik dan hanya dikhususkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga: Pemerintah Permudah Masyarakat Punya Kendaraan Listrik

Akan seberapa efektifkah kebijakan itu? Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menjadi salah satu negara yang relatif belakangan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Banyak negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan insentif untuk merangsang industri kendaraan listrik dan penyerapan di tingkat konsumen.

Secara implementasi, ada dua jenis skema subsidi yang biasa diadopsi untuk industri kendaraan listrik, yakni subsidi konsumen saat pembelian dan subsidi produsen untuk riset dan pengembangan (R&D).

Sederhananya, subsidi pembelian diberikan saat masyarakat membeli kendaraan listrik. Sementara subsidi pengembangan diberikan kepada produsen untuk meningkatkan kematangan teknologi EV.

Inggris misalnya, tahun 2019 Innovate UK menyediakan 20 juta pound dana R&D untuk memajukan teknologi penggerak mobil rendah karbon. Subsidi produsen sebenarnya penting karena akan menentukan stabilitas harga eceran jangka panjang, dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya biaya siklus hidup (LCC) kendaraan listrik.

Subsidi pembelian hanya akan berdampak pada penjualan dalam jangka pendek. Meningkatnya volume penjualan kendaraan listrik pada gilirannya memengaruhi keputusan produksi dan harga pabrikan, karena dampak subsidi pembelian bersifat langsung dan instan, yang merupakan konsesi harga langsung bagi konsumen.

Idealnya, subsidi pembelian dapat secara signifikan mengurangi emisi CO2 dengan meningkatkan volume penjualan kendaraan listrik sebagai substitusi kendaraan konvensional.

Subsidi Bukan Solusi Jangka Panjang

Namun, yang harus disadari dari awal adalah subsidi pembelian kendaraan listrik akan menelan anggaran yang fantastis. Hal itu menunjukkan bahwa subsidi pemerintah untuk konsumen bukanlah solusi jangka panjang.

Di tambah dana insentif kendaraan listrik belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementrian Perindustrian maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2023. Salah satu kemungkinannya, subsidi kendaraan listrik bersumber dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) yang diambil dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

Jika subsidi pembelian direncanakan hanya sampai akhir tahun 2023, maka untuk tahun 2024, pemerintah harus mengarahkan subsidi untuk mendorong efek skala industri kendaraan listrik.

Baca juga: Insentif Kendaraan Listrik Bisa Hemat Rp 55 Triliun buat Impor BBM

Sebenarnya, subsidi untuk pengembangan bisa menjadi pilihan di tahap awal transisi. Hal ini disebabkan biaya subsidi riset dan pengembangan jauh lebih kecil dibanding subsidi pembelian, sehingga tidak akan terlalu memberatkan APBN yang ruang fiskalnya semakin sempit.

Karena itu, subsidi riset dan pengembangan akan lebih efektif dan lebih efisien dibanding sekedar memberikan subsidi pembelian, terutama pada tahap akhir perkembangan industri. Namun, persoalan penting subsidi bagi pemerintah adalah bagaimana memantau dan mengevaluasi apakah subsidi tersebut benar-benar dimasukkan ke dalam kegiatan inovasi terkait, mengingat besarnya potensi skandal subsidi di industri KBLBB.

Sayangnya, kebijakan subsidi yang efektif juga menjadi beban keuangan yang berat yang harus dihapuskan pemerintah secara bertahap di masa mendatang. Mempertimbangkan ruang fiskal yang kian sempit, beberapa negara bahkan sudah mulai mengurangi subsidi kendaraan listrik, antara lain Amerika, Jepang, dan China.

Di China, misalnya, subsidi kendaraan listrik dipangkas 30 persen pada tahun 2022 dan subsidi tersebut akan ditarik sepenuhnya pada akhir tahun ini. Pemerintah China bahkan telah mengumumkan pemangkasan subsidi swasta sebesar 10 persen tahun 2020, 20 persen pada tahun 2021, dan 30 persen pada tahun 2022 (Leggett, 2022).

Sejak subsidi kendaraan listrik diperkenalkan tahun 2009 yang menelan biaya total hingga dari 47 miliar dolar AS, namun faktanya saat ini jumlah kendaraan listrik yang diadopsi di China hanya 1 juta, jauh dari target yang diharapkan sebesar 5 juta.

Pemerintah kita harus memikirkan keberlanjutan transisi energi secara adil dan merata. Subsidi seharusnya berdampak pada menurunya biaya produksi kendaraan listrik, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengisian daya, meningkatkan kualitas jarak tempuh, mempersingkat pengisian baterai, mengurai ketidakpastian masa pakai baterai, serta diversifikasi pilihan dan model kendaraan listrik.

Keberadaan subsidi harus memberikan efek substitusi untuk konsumen dan efek skala bagi produsen dalam waktu yang bersamaan. Jangan sampai subsidi kendaraan listrik yang sudah digelontorkan dengan jumlah besar menjadi subsidi “fiktif” yang tak berdampak pada penurunan emisi dan pengentasan kemiskinan energi.