Di Depan IEA, Dirut PLN Paparkan Strategi Transisi Energi RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo melakukan diskusi secara intensif dengan Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) terkait upaya mendorong transisi energi.

Kedua pihak memetakan langkah strategis ke depan agar dapat mengakselerasi proyek transisi energi di Indonesia dalam Focus Group Discussion (FGD) di IEA Headquarters, 9 Rue de la Fédération, 75015 Paris, Prancis, Selasa (18/4/2023).

Pada kesempatan itu, Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN telah melakukan banyak upaya untuk bisa mengurangi emisi karbon guna mempercepat pencapaian target emisi nol atau net zero emission (NZE).

Baca juga: Kembangkan Teknologi Hidrogen, PLN Gandeng Perusahaan Perancis

Seperti, dengan mengurangi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sebelumnya telah direncanakan dalam RUPTL 2019-2028 sebesar 13,3 gigawatt (GW).

Selain itu, membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hijau, di mana komposisi penambahan pembangkit berbasis energi baru terbarukan menjadi mayoritas (51,6 persen) dalam bauran energi.

"Langkah-langkah ini dilakukan PLN untuk bisa mengurangi emisi dari sektor pembangkitan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2023).

PLN juga telah mengambil tindakan konkret untuk menukung pencapaian Just Energy Transition Partnership (JETP), kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani PLN dan EIA. Hal itu dilakukan dengan menyelaraskan penyusunan RUPTL saat ini dengan JETP.

"Oleh karena itu, PLN siap untuk berkolaborasi dengan investasi dan rencana kebijakan JETP IPP (Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Plan)," ucap Darmawan.

Lebih lanjut, ia menuturkan, dalam upaya pengurangan emisi, PLN telah melakukan banyak langkah advance seperti menggantikan 1,1 GW PLTU dengan energi terbarukan dan 800 megawatt (MW) dengan gas alam.

PLN juga melakukan teknologi co-firing pada 36 PLTU yang akan terus bertambah menjadi 52 PLTU serta melakukan dedieselisasi Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebanyak 1 GW.

"Kami juga sudah melakukan uji coba perdagangan karbon pertama di 26 pembangkit listrik PLN. Selain itu juga mengaktifkan konsumsi energi terbarukan melalui layanan energi hijau atau Renewable Energy Ceritificate (REC)," paparnya.

PLN dan IEA sepakat bahwa langkah Indonesia ini perlu dukungan semua pihak lewat kolaborasi investasi maupun pendanaan. Lewat FGD tersebut, PLN dan IEA mematangkan strategi bagaimana melaksanakan agenda besar tersebut lewat skema JETP IPP.

Selain itu, keduanya juga sepakat bahwa proyek transisi energi ini tidak semata mata hanya investasi saja. Dalam menjalankan strategi proyek transisi energi, perlu mengedepankan prinsip affordability bagi masyarakat sehingga masyarakat tak terdampak dari sisi ekonomi.

Di sisi lain, implementasi transisi energi tentunta membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga perlu dikaji dampaknya terhadap kondisi keuangan PLN maupun kemampuan keuangan negara.

PLN pun memastikan bakal meningkatkan pembangunan transimisi jaringan interkoneksi antar pulau serta green enabling transmission line sehingga bisa menyalurkan daya dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ke pusat beban.