Proyek DME ini akan menjadi sumbangan berharga MIND ID untuk negara demi mengamankan ketahanan energi nasional.
Presiden Jokowi menginginkan agar proyek DME berguna untuk mengurangi impor LPG yang mencapai lebih dari 5 miliar dolar per tahun. Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa subsidi LPG setiap tahun diangka Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki batubara sebagai raw material untuk LPG. Ini sumbangan berharga MIND ID untuk mengurangi beban defisit neraca perdagangan dan menghentikan impor LPG yang membenani APBN.
Anggota MIND ID lainnya, PT Timah Tbk juga sedang gencar membangun pabrik smelter timah di Bangka Balitung. PT Timah salah satu produsen timah nomor dua terbesar di dunia.
Dengan kamampuan manajerial perusahaan pelat merah itu, membuat PT Timah terus menjadi raja di bidangnya. Apalagi jika PT Timah menuntaskan pembangunan pabrik smelter timah di Tanah Air, prospeknya ke depan terus menjanjikan.
PT Timah juga sedang mencari mitra untuk pembangunan pabrik tanah jarang (rear earth) di Bangka Balitung. Tanah jarang adalah unsur dalam mineral logam (paling besar timah) yang sangat berharga, harganya mahal dan menjadi backbone untuk teknologi nuklir. Itu makanya, mineral jenis ini diincar banyak negara, karena sangat berguna bagi pembangunan tenaga nuklir.
Anggota MIND ID lainnya, PT Freeport Indonesia juga sedang membangun pabrik smelter tembaga terbesar dunia di Manyar, Gresik (Jawa Timur) dengan investasi sebesar Rp 43 triliun dan kapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun, dengan progres proyek sudah mencapai hampir 60 persen.
Pabrik smelter tembaga milik Freeport ini memang tak secara langsung diusahakan MIND ID, karena ketika akuisisi 51 persen saham Freeport, MIND ID tidak mengendalikan operasional dan manejemen, hanya menerima dividen.
Namun, proyek ini akan berpengaruh langsung pada keuangan MIND ID sebagai holding ke depan. Jika pabrik smelter tembaga ini untung, MIND ID akan mendapat untung besar di tahun-tahun mendatang.
MIND ID sebagai perusahaan negara wajib hukumnya mendukung kebijakan pemerintah. Sejauh kebijakan itu terukur, ekonomis bagi korporasi dan bermanfaat untuk bangsa negara, BUMN tambang seperti MIND ID harus berada di garda terdepan menjadi panutan bagi perusahaan-perusahaan tambang lainnya.
Lebih dari itu, dengan kepeloporan MIND ID di hilirisasi tambang, penetrasi perusahaan asing masuk ke sektor hilir tambang bisa diminimalisir, sehingga tak menggangu kedaulatan pertambangan nasional sebagaimana yang dimanatkan konstitusi UUD’45. Konstitusi membuka ruang agar perusahaan tambang milik negara menjadi pelopor terdepan membangun negeri ini agar kelak tambang bermanfaat untuk rakyat.
Sebagai holding company, MIND ID perlu melakukan evaluasi secara berkala setiap bulan atau tiga bulanan terhadap perkembangan bisnis dan tata kelolah anggota holding, termasuk ANTM, Timah, Freeport, dan PTBA. Ini semua dilakukan agar anggota holding MIND ID menangkap peluang besar dari perubahan kebijakan global-nasional ke depan.
Keberpihakan pemerintah terhadap proyek strategis yang sedang dijalankan MIND ID tentu dibutuhkan agar pembangunan proyek smelter berjalan lancar. Dalam hal pembangunan proyek smelter misalnya, menteri BUMN harus memimpin langsung proyek ini agar sesama BUMN saling menopang.
Dalam hal kekurangan listrik untuk pembangunan smelter, pemerintah bisa memberikan subsidi listrik melalui PLN untuk mempercepat pengembangan smelter anggota holding MIND ID. Kolaborasi antara BUMN perlu didorong, namun perlu mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan dan mengikuti mekanisme korporasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.