Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang akan Terjadi jika Amerika Serikat Gagal Bayar Utang

Kompas.com - 29/05/2023, 19:40 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Partai Republik telah mencapai kesepakatan tentatif untuk menaikkan pagu utang.

Namun, kesepakatan ini belum berakhir karena Kongres masih perlu memberikan suara terkait keputusan tersebut.

Ketika Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan dalam perjanjian tentatif sampai awal Juni, pemerintah harus menentukan tagihan mana yang akan diprioritaskan untuk dibayar.

Hal ini lantaran Deartemen Keuangan sedang bergulat dengan dana yang tidak mencukupi untuk membayar semua tagihan.

Baca juga: Soal Plafon Utang AS, Biden: Kabar Baik...

Departemen Keuangan harus memutuskan untuk membayar bunga kepada pemegang utangnya atau membayar kewajiban non-utang misal membayar jaminan sosial, tunjangan veteran, asuransi pengangguran, sampai pembayaran kepada organisasi pemerintah seperti militer dan Pusat Pengendalian Penyakit AS.

Kepada ekonom di Moody's Analytics Mark Zandi mengatakan, pemerintah AS memang menghasilkan banyak uang tiap hari. Namun, perekonomian harus membayar lebih besar kalau AS gagal bayar utangnya.

Zandi menerangkan, jika AS gagal bayar utang akan merusak kepercayaan pada pemerintah untuk membayar tagihan tepat waktu. Itu akan berpengaruh pada peringkat kredit pemerintah dan memicu gejolak besar di pasar keuangan.

Pasalnya, negara dengan peringkat kredit yang lebih rendah memiliki biaya suku bunga yang lebih tinggi dari pada peminjam dengan peringkat yang lebih tinggi.

Baca juga: Deadline AS Cegah Gagal Bayar Utang Hanya sampai 5 Juni 2023

Ketika peringkat kredit AS turun, masyarakat akan terancam dengan naiknya biaya pinjaman untuk hipotek, pinjaman pribadi, sampai kartu kredit.

"Itu bisa membuat biaya pinjaman bisnis naik dan menyebabkan PHK, dan akhirnya resesi," kata dia, dilansir dari CNN, Senin (29/5/2023).

Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Janet Yellen belum mengatakan apapun terkait langkah yang akan diambil kalau tenggat tiba.

Tanpa RUU yang disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Biden, Departemen Keuangan kemungkinan akan melakukan segala daya untuk menghindari gagal bayar utang.

Adapun, minggu lalu Yellen merevisi tenggat kenaikan pagu utang AS jadi tanggal 5 Juni 2023.

Baca juga: Ketua LPS Beberkan Dampak Positif dan Negatif dari Potensi Gagal Bayar Utang AS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Kesalahan Menjalankan Bisnis Franchise yang Perlu Dihindari

8 Kesalahan Menjalankan Bisnis Franchise yang Perlu Dihindari

Smartpreneur
Pastikan Kelancaran Proses Seleksi CASN, BKN Sediakan 3 Layanan Helpdesk

Pastikan Kelancaran Proses Seleksi CASN, BKN Sediakan 3 Layanan Helpdesk

Whats New
Segini, Modal Buka Usaha Keripik Singkong

Segini, Modal Buka Usaha Keripik Singkong

Smartpreneur
Tanpa Uang Muka, Gen Z Sekarang Bisa Cicil Rumah Lewat BTN

Tanpa Uang Muka, Gen Z Sekarang Bisa Cicil Rumah Lewat BTN

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Kekhawatiran Suku Bunga Tinggi Jadi Sebabnya

Wall Street Berakhir Merah, Kekhawatiran Suku Bunga Tinggi Jadi Sebabnya

Whats New
China Setop Ekspor Dua Komoditas Bahan Baku Cip Komputer dan Panel Surya

China Setop Ekspor Dua Komoditas Bahan Baku Cip Komputer dan Panel Surya

Whats New
Pemerintah Pilih Whoosh untuk Nama Kereta Cepat RI, Ini Maknanya

Pemerintah Pilih Whoosh untuk Nama Kereta Cepat RI, Ini Maknanya

Whats New
BI Buka-bukaan Dampak Krisis Properti China ke Perekonomian

BI Buka-bukaan Dampak Krisis Properti China ke Perekonomian

Whats New
Ada Kazakhstan dan UEA, Otorita IKN Sudah Terima Lebih dari 290 Surat Minat Investasi

Ada Kazakhstan dan UEA, Otorita IKN Sudah Terima Lebih dari 290 Surat Minat Investasi

Whats New
Hitungan Cicilan Pinjol dengan Biaya Pinjaman 0,4 Persen dalam Berbagai Tenor

Hitungan Cicilan Pinjol dengan Biaya Pinjaman 0,4 Persen dalam Berbagai Tenor

Whats New
[POPULER MONEY ] OJK Perintahkan AdaKami Buka Kanal Aduan | Soal Rupiah Mutilasi, BI: Itu Hoaks!

[POPULER MONEY ] OJK Perintahkan AdaKami Buka Kanal Aduan | Soal Rupiah Mutilasi, BI: Itu Hoaks!

Whats New
Teten: Mana Bisa Menteri Koperasi Tutup TikTok

Teten: Mana Bisa Menteri Koperasi Tutup TikTok

Whats New
Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Whats New
Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Whats New
Genjot Produksi, Pupuk Indonesia Grup Amankan Pasokan Gas dari 5 Perusahaan Migas

Genjot Produksi, Pupuk Indonesia Grup Amankan Pasokan Gas dari 5 Perusahaan Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com