Kemenhub Sebut Tarif LRT Jabodebek Murah, Ini Usulannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menggodok besaran tarif LRT Jabodebek yang akan beroperasi Agustus mendatang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal memastikan tarif LRT Jabodebek lebih murah daripada tarif transportasi alternatif lainnya di sekitar wilayah penyangga.

"Yang pasti lebih murah lebih nyaman aman daripada angkutan yang dekat. Karena kan lebih tepat waktu ya, terinteintegrasi dengan baik, dari Cibubur bisa naik KRL dari dukuh atas dan angkutan lainnya," ujarnya di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Risal mengungkapkan tarif LRT Jabodebek yang saat ini diusulkan, untuk tarif awal sebesar Rp 5.000 dan selanjutnya dikenakan tarif Rp 750 per kilometer. Dengan demikian untuk tarif LRT Jabodebek jarak terjauh sekitar Rp 25.000.

Baca juga: LRT Jabodebek Terapkan Cashless Sejak Soft Launching di Juli 2023

"Tapi ini masih konsep artinya bisa berubah karena ada tiga alternatif masalah tarif tadi. Sifatnya sekarang masih usulan bukan utusan. Usulan yang paling efisien murah enak nyaman bagi masyarakat pengguna," ucapnya.

Tarif LRT Jabodebek disubsidi

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut tarif LRT Jabodebek akan diberikan subsidi atau public service obligasi (PSO) sehingga besarannya terjangkau bagi masyarakat.

"Besaran tarif sedang diproses untuk ditetapkan dalam PM Perhubungan. Memang akan ada unsur subsidi dalam tarif akhirnya. Besarannya nanti akan disosialisasikan segera," ujar Adita kepada Kompas.com, Selasa (16/5/2023).

Adita bilang, besaran subsidi yang akan diberikan untuk tarif LRT Jabodebek jarak terjauh mencapai hampir separuhnya.

"Untuk jarak terjauh komponen subsidi sekitar 40 persen," kata dia.

Tanpa subsidi, Tarif LRT Jabodebek capai Rp 50.000

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebut, tarif LRT Jabodebek bisa mencapai Rp 50.000 jika tidak disubsidi pemerintah.

Namun, lantaran LRT Jabodebek merupakan moda transportasi perkotaan, maka harus mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga besaran tarif Rp 50.000 tidak mungkin diterapkan.

"Kalau tidak disubsidi, LRT Jabodebek itu tarifnya Rp 50.000, cukup tinggi kan jadi gak mungkin," kata Djoko kepada Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Pemberian PSO ini juga diterapkan pemerintah untuk penentuan besaran tarif moda transportasi perkotaan lainnya seperti di Jakarta pada KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta.