Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampingi Jokowi ke Australia, Luhut Ingin Perbaiki Defisit Neraca Perdagangan RI

Kompas.com - 04/07/2023, 15:40 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja ke Australia, Selasa (4/7/2023).

Kedatangan para pejabat pemerintahan Indonesia di Australia ingin memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi dan pertahanan maritim.

"Saya kembali hari ini bersama Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti berbagai posibilitas kerja sama untuk memperkuat kemitraan di berbagai sektor. Mulai dari ekonomi, keamanan, dan keselamatan maritim yang juga menjadi fokus Albanese (Perdana Menteri Australia) dalam pidatonya dahulu," kata Luhut dikutip dari keterangan Instagramnya @luhut.pandjaitan.

Baca juga: Temui PM Australia, Luhut Minta Impor Baterai Lithium Ditingkatkan

Saat ini, Indonesia dan Australia memiliki berbagi perjanjian dalam bidang ekonomi dan perdagangan, salah satunya yakni Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang dibentuk pada Maret 2019.

Kedua negara juga memiliki kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA). 

"Inilah fokus agenda kunjungan kami hari ini ke Negeri Kangguru, memperbaiki defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia. Dimana dalam tiga tahun terakhir merujuk data BPS, Indonesia selalu mengalami defisit di tengah sektor ekonomi dan perdagangan yang semakin aktif belakangan antara kedua negara," jelasnya.

Baca juga: Klaim Luhut, Australia Dukung Indonesia Jadi Raja Baterai Kendaraan Listrik Dunia

"Kami bermaksud untuk membuka harapan tersebut melalui kerja sama ekonomi yang erat, dengan fokus utamanya pada industri hilir," sambung Luhut.

Menurut mantan Menko Polhukam ini, hubungan baik RI-Australia yang dibina sejak 40 tahun yang lalu hingga hari ini menjadikan kekuatan kesepahaman.

"Bahwa dua negara terbesar di kawasan ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar membangun hubungan bilateral yang harmonis dan solid untuk kesejahteraan kedua negara, tetapi juga membangun persahabatan yang efektif dan objektif untuk keberlanjutan kemajuan kawasan dan bagi dunia secara keseluruhan," pungkas Luhut.

Baca juga: Luhut Temui IMF Awal Agustus, Bakal Sampaikan RI Konsisten Larang Ekspor Nikel

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Bayar BPJS Ketenagakerjaan Pakai LinkAja

Cara Bayar BPJS Ketenagakerjaan Pakai LinkAja

Spend Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BSI

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BSI

Spend Smart
Cara Bayar Netflix Pakai GoPay, DANA, dan OVO dengan Mudah

Cara Bayar Netflix Pakai GoPay, DANA, dan OVO dengan Mudah

Spend Smart
Cara Bayar Kartu Kredit Mandiri lewat ATM dan Aplikasi Livin'

Cara Bayar Kartu Kredit Mandiri lewat ATM dan Aplikasi Livin'

Spend Smart
Sempat Gangguan, Laman OJK Telah Normal Kembali

Sempat Gangguan, Laman OJK Telah Normal Kembali

Whats New
Sudah Dibuka, Ini Cara Mendapatkan Tiket Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sudah Dibuka, Ini Cara Mendapatkan Tiket Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Whats New
OJK: Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Produktif Syariah Perlu Ditingkatkan

OJK: Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Produktif Syariah Perlu Ditingkatkan

Whats New
Rhenald Kasali: Literasi Digital dan Bahasa Keuangan Jadi Kunci Kuasai Uang

Rhenald Kasali: Literasi Digital dan Bahasa Keuangan Jadi Kunci Kuasai Uang

Whats New
Pengamat: Bursa CPO Bukan Solusi untuk Permasalahan Industri Sawit di RI

Pengamat: Bursa CPO Bukan Solusi untuk Permasalahan Industri Sawit di RI

Whats New
Goldman Sachs Sebut China Alami Peningkatan Permintaan Tembaga, Besi, dan Minyak

Goldman Sachs Sebut China Alami Peningkatan Permintaan Tembaga, Besi, dan Minyak

Whats New
Bantu Petani Karet, PGN bersama Masyarakat Kembangkan Pupuk Organik Terjangkau

Bantu Petani Karet, PGN bersama Masyarakat Kembangkan Pupuk Organik Terjangkau

Whats New
Ada Konflik di Rempang, Menteri Bahlil: Xinyi Paham Kondisi Saat Ini

Ada Konflik di Rempang, Menteri Bahlil: Xinyi Paham Kondisi Saat Ini

Whats New
Meski Sudah Diresmikan, Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Ditetapkan

Meski Sudah Diresmikan, Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Ditetapkan

Whats New
'Wealth Wisdom' PermataBank Edukasi Pentingnya Pemahaman Konsep Kekayaan Holistik

"Wealth Wisdom" PermataBank Edukasi Pentingnya Pemahaman Konsep Kekayaan Holistik

Whats New
RI Butuh Banyak Talenta Digital untuk Data Center, Ini Upaya yang Bisa Dilakukan

RI Butuh Banyak Talenta Digital untuk Data Center, Ini Upaya yang Bisa Dilakukan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com