Kerja Layak untuk Kelas Menengah: Yang Terlewat dari Visi Indonesia Emas 2045

Jangan sampai surprus nilai produktivitas yang disebabkan oleh teknologi hanya menguntungkan para pemilik modal.

Keberhasilan hilirisasi nikel bisa menjadi contoh baik dan perlu ditingkatkan. Selama tujuh tahun terakhir (2015-2022), jumlah pekerja di sektor manufaktur meningkat signifikan di Sulawesi Tenggara (124 persen), Sulawesi Tengah (150 persen), dan Maluku Utara (580 persen) sebagai tiga daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia.

Saat ini, hanya 14,2 persen tenaga kerja kita yang bekerja di sektor manufaktur. Untuk mengejar kontribusi 25 persen tahun 2045, tentu butuh upaya yang masif.

Orientasi penciptaan lapangan kerja layak harus menjadi prioritas dalam strategi hilirisasi sumber daya alam lainnya, di antaranya bauksit, timah, rumput laut, udang, dan lain lain.

Ke depannya perlu juga dilakukan asesmen tentang berapa banyak lapangan kerja di sektor lain yang tercipta sebagai dampak positif dari hilirisasi (local multiplier effect).

Sebagai contoh, pendirian pabrik baterai kendaraan listrik di Batang diharapkan tidak hanya menyerap tenaga kerja di sektor industri, tetapi juga menghidupkan sektor jasa yang ada di sekitarnya.

Kerja layak dan kebijakan kewirausahaan

Strategi pembangunan lainnya yang juga sejalan dengan upaya penyediaan lapangan kerja layak adalah program kewirausahaan.

Dalam dokumen visi Indonesia Emas 2045, rasio kewirausahaan tahun 2045 ditargetkan meningkat dari 3 persen menjadi 8 persen.

Global Entrepreneurship Monitor (2022) menekankan bahwa aktivitas kewirausahaan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat ekonomi suatu negara. Yang lebih penting dari sekadar rasio adalah tentang wirausaha seperti apa yang ingin diciptakan.

Tentu kita sepakat, tidak semua wirausaha menghasilkan produktivitas tinggi. Dalam literatur kewirausahaan, dikenal istilah wirausaha jenis “Gazelle”, jenis usaha spesifik yang produknya inovatif, tumbuh cepat, dan berkontribusi besar menyerap lapangan kerja.

Studi Henrekson dan Johansson (2009) menekankan bahwa wirausaha jenis “Gazelle” dapat ditemukan di semua sektor.

Artinya, kerja layak bisa dihadirkan oleh wirausaha yang mendirikan pabrik dan mendukung hilirisasi (sektor manufaktur), mereka yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, atau pun mereka yang fokus di penyediaan jasa desain, animasi, atau pengembangan game (sektor jasa teknologi informasi).

Maka dengan keterbatasan sumber daya yang ada, dukungan pemerintah kepada wirausaha perlu diatur agar lebih well-targetted. Pemerintah tentu tidak boleh seenaknya “picking the winner” tanpa kriteria yang transparan.

Namun, setidaknya pemerintah dapat mengidentifikasi wirausaha mana yang punya peluang untuk tumbuh pesat sehingga bantuan pendampingan menjadi lebih efektif.

Penyerapan tenaga kerja perlu jadi indikator utama yang menentukan berhasil atau tidaknya program kewirausahaan tersebut.

Selain itu, di setiap daerah, ekosistem wirausaha perlu dibangun dengan melibatkan universitas dan komunitas wirausaha lokal.