Kemiskinan Menurun, tetapi Ketimpangan Masyarakat Meningkat

Sebagai informasi, tingkat ketimpangan diukur dengan gini ratio yang berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio, maka semakin tinggi ketimpangan.

"Dari data yang ada, tingkat ketimpangan pada Maret 2023 mengalami peningkatan dibandingkan September 2022," ujar Atqo.

Kenaikkan gini ratio nasional itu disebabkan oleh meningkatnya gini ratio di perkotaan. Tercatat, gini ratio perkotaan meningkat menjadi 0,409 dari 0,402. Sementara itu, tingkat ketimpangan di perdesaan stagnan sebesar 0,313.

"Tingkat ketimpangan di perkotaan pada Maret 2023 ini bisa kita lihat lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi," kata Atqo.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kenaikkan gini ratio di perkotaan disebabkan oleh pertumbuhan pengeluaran masyarakat kelompok atas yang lebih pesat dibanding pertumbuhan pengeluaran kelompok lain. Data BPS menunjukan, pengeluaran kelompok 20 persen atas meningkat 1,61 persen, sementara kelompok 40 persen menengah terkontraksi1,62 persen, kelompok 40 persen bawah terkontraksi 1,18 persen.

Kontraksi itu terjadi seiring dengan meningkatnya harga sejumlah komoditas utama, meliputi beras, tepung terigu, cabai rawit, hingga ikan kembung.

"Jadi (kenaikkan gini ratio perkotaan) karena, yang lapisan 40 persen bawah dan menengah pengeluarannya lebih lambat dari 20 persen atas," ucap Atqo.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Jadi Nol Persen di 2024

Tanggapan pemerintah

Menanggapi data teranyar itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan masyarakat. Hal ini akan dilakukan dengan cara terus mendongkrak roda ekonomi nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggerakan roda perekonomian itu ialah melalui pembangunan infrastruktur. Sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024, pemerintah berupaya menyelesaikan atau memulai proyek yang berstatus proyek strategis nasional (PSN).

"Tentu infrastruktur dan lain kita dorong agar kita memiliki rasio lebih baik dan juga tentu terkait kemiskinan," ujarnya, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Baca juga: Gaduh Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan, Menpan-RB Beri Klarifikasi