Industri Tekstil di Jabar Terancam Setop Produksi, Imbas "Predatory Pricing" di "Social Commerce"

FREEEPIK/DROBOTDEAN Ilustrasi pakaian baru, membeli pakaian baru.

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan akan meninjau kembali perdagangan online, yang dalam waktu dekat akan dibahas.

Baca juga: Sebut Industri Tekstil Menderita, Menperin: gara-gara Produk Impor

"Itu termasuk yang sudah kita usulkan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 kan sudah selesai tinggal ditetapkan saja," sambung Teten.

Tak hanya itu, Teten juga merasa perlu ada HPP khusus di produk tekstil. Sebab di China sendiri diterapkan model barang masuk di sana tidak boleh di bawah HPP.

"Kalau kita terapkan itu, bisa melindungi industri dalam negeri," ungkapnya.

Penurunan produksi dan PHK

Sementara itu, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini perdagangan global memang sedang tidak baik-baik saja. China yang merupakan produsen atau manufaktur besar dunia, banyak barangnya yang tak terserap di negara-negara besar seperti di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. 

Baca juga: Meski Manufaktur Menggeliat, Industri Tekstil Alami Kontraksi karena Pasar Domestik Dibanjiri Produk Impor

Dengan demikian, mereka berusaha mencari pasar baru yang memiliki trade barrier lemah.

"Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan market, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar nomor empat dunia. Tak heran Indonesia dibidik menjadi salah satu pangsa pasar. Jika tidak pintar-pintar memasang trade barrier, ekosistem ini akan hancur berimbas ke hulu," katanya.

Hal ini juga diamini oleh Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman. Dia mengatakan, adanya serangan impor yang harganya di bawah pasar, mendorong rendahnya permintaan termasuk yang terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Imbasnya terjadi penurunan produksi bukan cuma 1 atau 2 pabrik, bahkan ribuan. Ditambah dampak pengangguran bahkan hingga jutaan," ucapnya.