Mengurai Benang Kusut Program Konversi Motor dari BBM ke Listrik

Ketentuan terkait kelaikan dan status legalitas motor konversi, juga telah didukung Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani tiga pucuk pimpinan kementerian dan lembaga tersebut, yakni Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, dan Kapolri pada 28 Juli 2023 lalu.

Jadi, setelah masyarakat mendaftar, maka bengkel konversi yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian ESDM akan melakukan konversi sepeda motor.

Ketika sudah dikonversikan, Kemenhub akan melakukan pengetesan laik jalan dan uji keamanan (safety) dari motor konversi.

Tahapan berikutnya pelaksanaan pembuatan legalitas surat kendaraan baru oleh Polri, karena motor konversi akan mendapatkan BPKB, STNK dan plat nomor baru yang ada list biru (kendaraan listrik), dengan catatan, sebelum dikonversikan sepeda motor tersebut tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban yang belum dibayarkan.

Melalui koordinasi antarorganisasi tersebut, diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan faktor keselamatan di jalan maupun legalitas sepeda motornya yang dikonversi.

Selain itu, minimnya sosialisasi juga membuat masyarakat belum memahami besarnya manfaat dari program konversi sepeda motor listrik dari BBM ke sepeda motor listrik.

Padahal, program konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi listrik akan memberikan dampak positif sangat besar terhadap kesehatan manusia, menciptakan lingkungan sehat dan efisiensi anggaran negara.

Sebab peningkatan konsumsi listrik sebesar 15 GWh dapat berdampak langsung pada penurunan emisi sebesar 30.000 ton dan pengurangan impor BBM sebesar 20.000 KL.

Program ini juga berpotensi menghemat devisa negara sebesar 10 juta dollar AS atau setara Rp 155,8 miliar per tahun.

Program konversi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dari pabrik-pabrik yang melakukan konversi, baik pabrik yang baru berdiri maupun yang nantinya akan memiliki pabrik baru serta munculnya industri komponen yang mendukung kegiatan konversi.

Ada pula potensi penghematan negara melalui kompensasi subsidi Pertalite sebesar Rp 18,6 miliar per tahun melalui pelaksanaan konversi 50.000 sepeda motor listrik.

Dilihat dari sifat program konversi sepeda motor listrik BBM, terciptanya ekosistem KBLBB dan manfaat yang diperoleh, sebenarnya tidak cukup alasan bagi masyarakat untuk bersikap pasif dan enggan mengikuti program tersebut.

Jadi, yang sangat urgen untuk dikerjakan sekarang ini adalah mengatasi akar masalahnya, yaitu kurangnya sosialisasi.

Artinya, pemerintah perlu segera melakukan sosialisasi program konversi motor BBM ke listrik ke masyarakat, secara masif, terus-menerus dan berkelanjutan secara daring atau pun luring, serta memanfaatkan berbagai saluran media, baik mainstream media maupun media sosial.

Hanya dengan cara itu masyarakat akan terbuka matanya lalu tergerak berpartisipasi dalam program konversi motor dari BBM ke listrik.