Kemenkeu Pastikan PNBP 2024 Digunakan untuk Jaga Kelestarian Lingkungan

Dengan kontribusi dari Kemenkominfo, instansi tersebut menjadi kontributor terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dengan 65,5 persen dari total PNBP K/L.

Jenis PNBP baru itu, meliputi beberapa jenis sertifikasi atau pengujian perangkat telekomunikasi, Biaya Hak Penggunaan (BHP) Sertifikasi Elektronik, pelatihan fungsional, penggunaan sarana dan prasarana (sarpras), serta denda administratif.

Beralih ke Badan Layanan Umum (BLU), layanan ini mendapati tantangan, seperti menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas dan affordability, volatilitas harga komoditas, kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, serta peningkatan efisiensi operasional.

Pendapatan APBN dan pendapatan jasa layanan BLU (PNBP) merupakan sumber utama penerimaan pada BLU sebagai resource dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baca juga: Peluang dan Tantangan dalam Percepatan Implementasi Energi Bersih di Tanah Air

Dalam menjawab tantangan tersebut, terdapat empat arah kebijakan BLU pada 2024. Pertama, peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi.

Kedua, Integrasi dan sinergi sumber daya antara BLU untuk peningkatan aset BLU serta dukungan untuk transformasi ekonomi.

Ketiga, inovasi sumber pendanaan atau pembiayaan dalam rangka peningkatan transformasi ekonomi. Keempat, modernisasi kelengkapan layanan.