RI Diperkirakan Jadi Pemain Utama dalam Pasokan Nikel Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Investasi mengatakan para ahli global telah menegaskan tidak ada negara di dunia yang memiliki teknologi yang tidak berkolaborasi dengan Indonesia dalam hal pasokan nikel pada tahun 2030

Pasalnya kata dia, saat itu Indonesia menyuplai sekitar 20-30 persen pasokan nikel secara global.

“Dengan posisi seperti itu, Indonesia punya keyakinan bahwa kita bisa survive untuk menjadi pemain global, dan bisa survive untuk mendukung negara capital pemilik teknologi untuk berkolaborasi memberikan suplai terhadap demand global,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Inventasi/BKPM Nurul Ikhwan di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Jaga Pasokan Nikel, Pemerintah Batasi Izin Smelter Kelas II Baru

Nurul Ikhwan mengatakan, dengan pasokan nikel Indonesia yang handal diharapkan dapat mendukung negara-negara pemilik teknologi dalam memenuhi permintaan global yang terus berkembang saat ini.

Dengan menjadi mitra yang terpercaya, Indonesia dapat memperoleh manfaat jangka panjang dalam konteks ekonomi, di samping mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara di panggung global.

Dalam kondisi global seperti ini, Indonesia melihat peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai negara produsen nikel terkemuka. Dengan menjaga kualitas dan kuantitas pasokan nikelnya, Indonesia dinilai dapat tetap relevan di dunia industri teknologi.

Baca juga: Mengenal Berbagai Macam Teknologi Smelter Nikel hingga Prosedur Keamanannya, Seperti Apa Cara Kerjanya?

Selain itu, kolaborasi dengan negara-negara kunci juga memberikan Indonesia akses ke teknologi terkini dan memperkuat ikatan antarbangsa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Ketika kita dihantam oleh pandemi, kita masih bisa survive dengan pertumbuhan 5,31 persen di tahun lalu, dan harapannya bisa tetap tumbuh positif, karena kita masih memiliki kekuatan sumber daya alam,” lanjut dia.

“Kita punya comparative advantages yang tidak dimiliki banyak negara, di waktu sama kita juga pnunya nikel yang saat ini merupakan komoditi yang sangat hangat yang menjadi kebutuhan oleh seluruh negara,” tambah dia.

Baca juga: Kebutuhan Nikel untuk Kendaraan Listrik Diperkirakan Naik 25.133 Ton di 2025

Nurul Ikhwan menambahkan, inklusifitas adalah tools yang diberikan pemerintah agar investasi yang masuk ke Indonesia harus bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah yang ada di lokasi proyek. Sehingga ini menjadi instrumen investasi berkelanjutan dengan kolaborasi bersama UMKM sekitar.

Dia yakin Indonesia dapat terus berkembang dalam sektor pertambangan dan menjadi pemimpin global dalam pasokan nikel. Posisi ini tidak hanya akan menguntungkan Indonesia, tetapi juga memberikan keuntungan global yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan teknologi saat ini dan di masa depan.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menambahkan, para ekonom menyampaikan perhatian mereka mengenai hilirisasi industri nikel di Indonesia, dengan pendapat bahwa hasilnya tidak dimanfaatkan oleh negara ini, tetapi justru oleh negara asing.

Baca juga: Cadangan Nikel Indonesia 5,3 Miliar Ton, Bakal Habis dalam 15 Tahun

Dia menyebut salah seorang ekonom menilai industri nikel tengah dikuasai oleh pihak luar. Namun, Bahlil menekankan bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar, terutama dengan fakta bahwa mayoritas IUP (izin usaha pertambangan) nikel di Indonesia, sekitar 80 persen dimiliki oleh warga negara Indonesia, bukan oleh pihak asing.

“Nikel itu, IUP-nya 80 persen milik orang Indonesia, dan bukan milik asing,” kata Bahlil.

Namun, terkait dengan kepemilikan industri dan smelter, memang terdapat invovasi dari pihak asing. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bank asing yang bersedia membiayai pembangunan infrastruktur tersebut.

Selain itu, untuk membangun smelter nikel, tingkat pengembalian investasi (IRR) yang diperlukan adalah sekitar 5-6 jumlah titik impas untuk NPI (Nickel Pig Iron).

Baca juga: Hilirisasi Bukan Nikel atau Tembaga Saja, IKM Pun Harus Berperan

Pemerintah menilai bank-bank lokal tampak tidak tertarik dengan tingkat pengembalian investasi yang menguntungkan ini. Mereka lebih cenderung memperhatikan kredit cadangan yang tersedia.

Padahal, Bahlil menilai ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mengembangkan bisnis yang memiliki potensi keuntungan tinggi dalam jangka waktu 5-6 tahun.

“Pertanyaan saya adalah kenapa perbankan tidak mau melihat ini, perbankan hanya melihat cadangan kredit saja. Padahal ini sangat bagus sekali, mana ada bisnis 5-6 tahun yang Break Even Point (balik modal),” jelas Bahlil.

Terkait dengan devisa yang dihasilkan dari hilirisasi nikel, Bahlil mengatakan terdapat klaim bahwa sebagian besar manfaatnya dinikmati oleh pihak asing. Ia menilai memang pihak asing perlu membayar utang dan bunga dari kredit luar negeri yang mereka dapatkan, tetapi keuntungan operasional (opex) dari industri ini lebih banyak masuk ke Indonesia.

Baca juga: Begini Regulasi Keamanan Kerja Smelter Nikel dan Implementasinya di PT GNI

“Bagaimana caranya kita dapat memperbaiki situasi ini? Salah satu saran saya adalah kolaborasi antara perbankan nasional dan investor lokal untuk membangun industri strategis yang memiliki tingkat pengembalian investasi yang menjanjikan. Peluang ini sangatlah baik,” kata dia.

Bahlil menekankan, pemerintah telah membuat perencanaan hilirisasi hingga tahun 2040, menuju Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045 dengan total investasi yang dibutuhkan sebesar 545,5 miliar dollar AS. Hal ini sebagai prasyarat Indonesia menjadi negara maju. Adapun 21 komoditas dan 8 sektor yang berbeda yang akan masuk dalam hilirisasi tersebut.

Baca juga: Soal Cadangan Nikel di RI Menipis, Bahlil: Di Papua Masih Banyak