Tutup BPR Milik Pemkab Indramayu, LPS Gelontorkan Rp 280 Miliar untuk Nasabah

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah membayarkan klaim penjaminan senilai Rp 280,01 miliar untuk nasabah Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) sampai 24 Oktober 2023.

Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi mengatakan, jumlah pelimpahan yang diberikan kepada BRI sebagai bank perbayar tersebut terealisasikan dalam tiga tahap.

"Setelah rekosiliasi dan verifikasi atas simpanan yang layak bayar, kami sudah menetapkan 25.171 nasabah," kata dia dalam konferensi pers Progres Penanganan Klaim BPR KRI di Indramayu, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Cerita Nasabah BPR KRI yang Dapat Jaminan Simpanan dari LPS

Ia menyebutkan, masih terdapat sekitar 5.000 nasabah yang masih dalam proses pendalaman lebih lanjut perihal keterkaitannya dengan kecurangan (fraud) yang terjadi sebelum dinyatakan layak mendapatkan klaim.

Lebih rinci, Suwandi menjelaskan, jumlah dana yang telah dicairkan ke nasabah mencapai Rp 212,21 miliar atau mencakup 76 persen dari total nominal pembayaran.

Jumlah tersebut terdiri klaim kepada 4.372 nasabah, atau 17 persen dari total nasabah yang telah dinyatakan layak bayar.

Secara umum, BPR KRI ini memiliki dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan nasabah senilai Rp 337,17 miliar. Namun di sisi lain, aset net yang ada di BPR KRI tinggal Rp 270,98 miliar.

BPR KRI tergolong besar karena memiliki 1 kantor pusat, 16 kantor cabang, dan 4 kantor kas dengan 270 pegawai.

Sebagai perusahaan umum daerah (Perumda), sebanyak 100 persen saham BPR KRI dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, semula LPS mengadakan investigasi terhadap kondisi BPR KRI soal kemungkinan penyelamatan bank tersebut.

"Setelah investigasi, ternyata sistem manajemennya dari atas sampai bawah berantakan semua, jadi kalau saya selamatkan pun percuma. Saya akan suntik uang dan hilang lagi karena manejemennya tidak beres," terang dia.

LPS memiliki anggaran Rp 1,2 triliun untuk penanganan bank bermasalah sepanjang tahun ini, contohnya untuk pembayaran klaim BPR KRI ini.

Sepanjang tahun ini, LPS telah menangani dua BPR yang ditutup yakni BPR KRI dan BPR Bagong Inti Marga di Banyuwangi, Jawa Timur dengan total DPK sekitar Rp 20 miliar.

Baca juga: Tangani Klaim Tutupnya BPR KRI, LPS: Ini Salah Satu Kasus BPR Terbesar dalam 15 Tahun Terakhir

Di sisi lain, Purbaya mengaku tak segan mengambil langkah hukum untuk menyeret pemilik saham BPR bermasalah ke pengadilan.

"Mereka harus bertangung jawab. Semua yang terlibat akan kami investigasi, jadi yang bisa, kami masukkan penjara. Jadi yang mencuri di sistem perbankan tidak bisa melenggang dengan mudah," tegas dia.

Adapun keruntuhan BPR menurut Purbaya memang jarang disebabkan oleh faktor ekonomi makro, tetapi lebih sering karena buruknya manajemen dan tata kelola.

Lebih jauh, Purbaya menjelaskan, BPR KRI merupakan salah satu bank terbesar yang ditangani LPS hingga saat ini.

Sebelumnya, LPS juga sempat menangani penutupan bank yang tergolong besar yakni BPR Tripanca Setiadana di Lampung pada 2009.

Dilansir dari Kontan total DPK BPR Tripanca Setiadana kala itu mencapai Rp 516,43 miliar. Dari jumlah tersebut, total pinjaman yang layak bayar sebesar Rp 507,79 miliar.

Sebagai informasi, BPR Karya Remaja Indramayu merupakan bank ke-120 yang dicabut izin usahanya dan ditangani oleh LPS melalui mekanisme likuidasi bank.

Baca juga: Gelontorkan Rp 200 Miliar, LPS Bakal Bangun Sistem IT untuk Awasi BPR