Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MRT Jakarta Bakal Terlibat dalam Proyek LRT Bali?

Kompas.com - 26/10/2023, 10:23 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat belum dapat memastikan keterlibatan perusahaan dalam proyek kereta api ringan atau LRT Bali.

Dia mengungkapkan, saat ini keterlibatan MRT Jakarta pada proyek LRT Bali hanya sebatas konsultan di mana perusahaan memberikan masukan dan saran terkait desain, skema pendanaan, hingga pembangunan stasiun dan rute kepada pemerintah daerah Bali.

Pemberian masukan dan saran ini dilakukan melalui tim ad hoc MRT Jakarta yang setiap harinya berkomunikasi dengan Pemda Bali.

Baca juga: Korea Selatan Ingin Terlibat di Proyek LRT Bali dan MRT Jakarta Fase 4

Ilustrasi kereta light rail transit atau LRT. SHUTTERSTOCK/LEOLINTANG Ilustrasi kereta light rail transit atau LRT.
Namun, keterlibatan ini pun hanya sebagai bentuk tindak lanjut dari nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Bali beberapa waktu yang lalu.

"Kita sekarang menindaklanjuti MOU-nya Pemprov DKI itu. Karena DKI menunjuk kita untuk masuk di area sana," ujar Tuhiyat saat konferensi pers di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Dia melanjutkan, Pemprov Bali juga telah memiliki sebuah perusahaan daerah untuk mengurus seluruh keperluan terkait pengkajian proyek LRT Bali. Perusahaan daerah ini untuk sementara ditugaskan sebelum dibentuk perusahaan daerah tersendiri untuk LRT Bali.

Oleh karenanya, saat ini dia belum dapat memastikan peran MRT Jakarta pada proyek LRT Bali ini, apakah sebagai operator, konsultan, kontraktor, atau pemegang saham.

Baca juga: Menengok Rencana Pembangunan LRT Bali, Sudah Sampai Mana?

Yang jelas, kata dia, harus ada perjanjian kerja sama (PKS) untuk menindaklanjuti MOU Pemprov DKI Jakarta dan Pemda Bali untuk memastikan peran MRT Jakarta di proyek ini.

"Ke depannya nanti seperti apa, ini yang sekarang lagi dibicarakan. Kita akan melakukan PKS menindaklanjuti MOU yang dilakukan oleh Gubernur. Di PKS itu yang sekarang MRT nanti perannya apa? Di PKS nanti kita tunggu, sekarang lagi dalam proses pembahasan," ucapnya.

Ilustrasi kereta light rail transit atau LRT. SHUTTERSTOCK/JOKO SL Ilustrasi kereta light rail transit atau LRT.

Dia menyebut, saat ini pengkajian proyek LRT Bali tengah dikebut oleh pemerintah lantaran pada bulan depan pemerintah menargetkan harus digelar rapat terbatas dari Presiden untuk LRT Bali.

Presiden oko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan groundbreaking LRT Bali dilaksanakan tahun depan.

Baca juga: Update Rencana LRT Bali, Kemungkinan Dibangun di Bawah Tanah, Biaya Bisa Bengkak 3 Kali Lipat

"Konon katanya Pak Presiden atau Pak Menko Marves ya, menginginkan dan menunjuk Bali agar ground breaking. Minimal untuk financial close-nya itu terjadi di tahun depan. Jadi kita memang berpacu nih," tuturnya.

Sebagai informasi, LRT Bali nantinya akan menelan anggaran sebesar 671 juta dollar AS atau Rp 10 triliun, dengan panjang lintasan 9,46 kilometer dari Bandara Ngurah Rai hingga Seminyak dengan empat pemberhentian.

Proyek LRT ini mulai digodok Pemerintah Provinsi Bali sejak 2020 dan ditargetkan tahap studi kelayakan selesai pada 2023 dan dapat mulai beroperasi pada 2027.

Pada 30 Mei 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pertemuan dengan KNR dan Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Cooperation (KIND) membahas perkembangan kerja sama kedua negara pada proyek pembangunan infrastruktur kereta api yaitu LRT Bali dan MRT Fase 4 rute Fatmawati TMII.

Baca juga: Proyek LRT Bali Ditargetkan Mulai 2024, Korsel hingga Jepang Minat Jadi Investor

Khusus untuk proyek pembangunan LRT Bali, Menhub bilang, sedang dalam persiapan untuk melakukan studi kelayakan.

"Studi kelayakan atau FS ini nantinya akan didanai melalui skema bantuan atau Official Development Assistance (ODA) dari Korsel. Sementara untuk pendanaan konstruksinya akan dilakukan melalui skema KPBU," ucap Menhub dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com