Konsolidasi Pengelolaan Lahan Sawah

NASIB petani dipastikan belum bisa beranjak berubah dalam waktu dekat. Tanpa terobosan yang mendasar, maka dipastikan nasib petani Indonesia akan terus memburuk, tidak berdaya dan semakin merana.

Paling tidak ada tiga faktor determinan penyebabnya: (a) biaya produksi semakin mahal, (b) produktivitas padi rendah, (c) tinggi intensitas dan frekuensi serangan hama dan penyakit.

Implikasinya, keuntungan usaha tani semakin tergerus, bahkan beberapa periode belakangan petani menderita kerugian akibat gagal panen/puso.

Kondisi inilah yang menjadi pemicu dan pemacu sebagian besar anak muda Indonesia kurang tertarik berprofesi petani padi. Dampaknya, mayoritas petani didominasi usia tua, miskin, dan teknologinya konvensional.

Kondisi ini menyebabkan pengembangan sistem usaha tani padi Indonesia, produktivitas dan daya saingnya rendah, miskin inovasi, makin terbelakang dan semakin tidak menentu masa depannya.

Secara kasat mata, petani terus mengalami kerugian dalam usaha taninya, maka mereka lebih memilih menjual lahannya untuk beralih ke usaha nonpertanian, daripada terus menerus merugi.

Pertanyaan mendasarnya, bagaimana mengatasi masalah esensial yang sangat komplek, dinamis dengan ketidakpastian tinggi? Konsolidasi pengelolaan lahan merupakan solusi fundamentalnya.

Konsolidasi pengelolaan lahan merupakan cara mengelola lahan dalam satu hamparan oleh suatu entitas bisnis yang dimiliki oleh pemilik sawah.

Lahan yang terfragmentasi oleh pematang sebagai batas kepemilikan, dikonsolidasikan dengan menggabungkan petakan (menghilangkan pematang), sehingga pengolahan tanah, tanam, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit lebih efisien, karena dapat dilakukan satu manuver untuk satu hamparan dengan drone maupun alat mesin pertanian.

Untuk memitigasi terjadinya konflik kepemilikan kemudian hari, maka batas kepemilikan lahan yang pematangnya dihilangkan diganti dengan patok di ujung dan ujung pematang yang dilengkapi dengan surat perjanjian bermeterai diketahui semua pihak di depan notaris.

Secara praktikal dan operasional, konsolidasi pengelolaan lahan berhasil diaplikasikan di desa Dalangan, kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sejak 2014.

Reduksi signifikan biaya produksi padi

Melalui konsolidasi pengelolaan lahan, maka terjadi efisiensi penggunaan tenaga kerja manusia, karena secara praktis disubstitusi dengan alat mesin pertanian yang dalam sekali manuvernya lebih cepat dan efisien.

Implikasinya, kelebihan tenaga kerja petani dapat bekerja di unit produksi yang lain, seperti: pembuatan pupuk organik, usaha persemaian, pertenakan itik, domba, sapi, sehingga semua curahan tenaga kerjanya efisien dan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian, biaya produksi padi per hektar untuk pertanian di Ngawi mencapai Rp 14,2 juta/hektare untuk ukuran lahan di bawah 1 hektare.

Selanjutnya jika lahannya dikonsolidasi pengelolaannya, maka biaya produksi usaha tani turun menjadi Rp 8,75 juta per hektare pada musim kemarau dan Rp 9,375 juta per hektare untuk musim hujan.