Awas, Risiko Ekonomi Indonesia Meningkat

Namun, permintaan melambat setelah pemulihan volume yang solid pascapandemi selama kuartal II dan III tahun 2023.

Penjualan pada kuartal III jauh lebih rendah dibandingkan penjualan pada kuartal yang sama tahun 2017-2019 dan 2022.

Dikabarkan penjualan mobil pada September diperkirakan 10 persen lebih rendah dibandingkan Agustus dan turun 20 persen dari tahun sebelumnya.

Merek-merek dominan Jepang akan menghadapi persaingan ketat dari merek-merek Korea dan Tiongkok, yang telah meluncurkan model-model baru dan memperkuat kapasitas produksi mereka di Indonesia.

Produk-produk yang lebih terjangkau dari merek Tiongkok belum mengalami banyak kemajuan dalam merebut pangsa pasar, karena posisi pasar merek Jepang yang kuat dan jaringan luas penyedia suku cadang dan layanan purna jual.

Pangsa pasar gabungan merek Tiongkok dan Korea tetap di bawah 7 persen pada September 2023 (6,2 persen pada September 2022).

Namun, merek Tiongkok dan Korea memimpin segmen kendaraan listrik di Indonesia, di mana mereka merupakan pendatang awal. Merek-merek ini menyumbang 86 persen dari penjualan kendaraan listrik baterai pada September 2023.

Penetrasi kendaraan listrik akan terus berlanjut pada 2024 seiring dengan meningkatnya jumlah model kendaraan listrik yang terjangkau dan peningkatan infrastruktur kendaraan listrik.

Risiko politik meningkat?

Risiko politik di Indonesia tergolong rendah hingga sedang. Ungkapan bermotif politik kadang-kadang terjadi di seluruh Indonesia, namun tidak sampai merugikan investasi asing.

Pergolakan dalam beberapa tahun terakhir muncul dari ketegangan berbasis RAS dan protes mahasiswa, mulai mereda pada 2023.

Ketiga bakal calon presiden-wakil presiden telah mendaftar ke KPU dan dinyatakan lolos kesehatan. Yang ditunggu adalah hasil dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua MK Anwar Usman dalam memutus batas usai peserta calon presiden-wakil presiden.

Adanya dugaan benturan kepentingan dari ketua MK telah mencederai penegakan hukum dan etika berpolitik di Indonesia.

Risiko politik Indonesia dapat meningkat apabila muncul situasi ketidakpastian hingga batas waktu penetapan daftar calon presiden-wakil presiden.

Yang jelas kasus yang menimpa ketua MK (dan Ketua KPK Firli Bahuri) adalah preseden buruk dari penegakan hukum dan demokrasi yang sudah terbangun sejak reformasi 1998.

Dampaknya tentu menurunkan kepercayaan investor pada proses pemulihan ekonomi Indonesia.