Menko Airlangga Sebut Presiden AS Dukung Rencana Indonesia Masuk "Klub Negara Maju"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Untuk memuluskan rencana tersebut, pemerintah mengintensifkan lobi-lobi dengan negara anggota "klub negara maju", salah satunya ialah Amerika Serikat.

"Indonesia sedang dalam proses untuk masuk menjadi anggota OECD," kataMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Indonesia Economic Outlook Seminar 2024, Selasa (21/11/2023).

Airlangga mengatakan, pemerintah lewat Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan langsung rencana keanggotaan OECD ke Presiden AS Joe Biden. Hal itu disampaikan dalam rangkaian KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, AS.

Baca juga: Panjang Jalan Tol RI 3.000 Km Akhir 2023, PUPR: Belum Cukup untuk Jadi Negara Maju

Airlangga mengatakan, rencana itu mendapat respons positif dari orang nomor satu AS tersebut. Bahkan, Joe Biden disebut siap mendukung rencana aksesi Indonesia ke OECD.

"Dalam rangkaian APEC kemarin Presiden Joe Biden dan Presiden Joko Widodo telah sepakat bahwa Amerika mendukung keanggotaan OECD, sampai dengan Indonesia masuk menjadi OECD," tuturnya.

Menurut dia, dukungan dari negara adidaya itu menjadi sangat penting dalam rencana keanggotaan OECD Indonesia. Dukungan tersebut melengkapi berbagai dukungan yang telah disampaikan negara anggota OECD lain.

Sebelumnya, dalam gelaran OECD Council yang dilaksanakan Oktober lalu, seluruh anggota OECD menyambut baik dan mendukung intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menghadiri langsung pertemuan tersebut.

Pemerintah menyadari, proses aksesi menjadi anggota OECD akan membutuhkan bertahun-tahun. Sebab OECD perlu memastikan, Indonesia dapat memenuhi sejumlah standar kebijakan OECD bagi setiap calon anggota baru.

Baca juga: Saat 2 Negara Maju Kompak Hentikan Proyek Kereta Cepat, Sedangkan RI Jalan Terus

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia akan membentuk Komite Nasional yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang terkait.

Komite dimaksud akan fokus dalam melakukan identifikasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan dalam memenuhi standar OECD, pengawasan atas proses persiapan, membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, mengembangkan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta sejumlah kegiatan lain yang dibutuhkan dalam menunjang proses keanggotaan Indonesia.

"Indonesia siap untuk bekerja sama dengan anggota OECD dan mitra internasional lainnya dalam memperkuat kerja sama multilateral," tutur Sri Mulyani, Rabu (11/10/2023).

Sebagai informasi, OECD merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 38 negara yang merepresentasikan 80 persen perdagangan dan investasi dunia. Selain itu, hampir seluruh anggota OECD berstatus negara berpendapatan tinggi dengan rata-rata pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita sebesar 44.886 dollar AS pada tahun 2022.

Baca juga: Sri Mulyani: Komitmen Indonesia Menjadi Anggota OECD Sangatlah Bulat