Langkah-langkah tersebut mencakup kebijakan bebas visa untuk perjalanan bisnis singkat guna promosi perdagangan, investasi, dan bisnis antara Thailand dan Jepang mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026.
Pemerintah Thailand yakin Jepang dapat membantu mendorong dan mengembangkan industri yang ingin dipromosikan oleh Negeri Gajah Putih tersebut, termasuk manufaktur kendaraan listrik, industri biomedis, industri digital, infrastruktur, pembangunan pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Perdana Menteri menekankan bahwa produsen mobil Jepang dapat memainkan peran penting dalam membantu Thailand menjadi pemimpin dalam manufaktur kendaraan listrik di kawasan ini,” kata Chai.
Baca juga: Terbit Bulan Depan, Pemerintah Matangkan Aturan Insentif Pabrik Mobil Listrik
“Thailand tertarik untuk bekerja sama dengan produsen mobil Jepang yang ingin memperluas investasi di negara tersebut guna menciptakan keuntungan bersama bagi industri kendaraan listrik kedua negara,” sebut Chai.
Federasi Industri Thailand memperkirakan Thailand akan memproduksi 2,5 juta kendaraan pada tahun 2030, dengan 70 persen mobil generasi berikutnya berbasis teknologi mesin pembakaran internal, dan sisanya mobil tanpa emisi di segmen kendaraan listrik.
Auramon Supthaweethum, direktur jenderal Departemen Pengembangan Bisnis Thailand mengatakan, antara bulan Januari dan November 2023, sebanyak 612 investor asing telah mendapat izin untuk berinvestasi di Thailand berdasarkan Undang-Undang Bisnis Asing (1999), meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selama periode tersebut, investasi asing bernilai 98,28 miliar baht, turun 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menciptakan lapangan kerja bagi 6.086 warga Thailand, atau meningkat 22 persen, katanya.
Baca juga: Pemerintah Gandeng Perusahaan China untuk Produksi Mobil Listrik
Jumlah investor asing terbanyak berasal dari Jepang (129 investor) dengan nilai investasi 30,1 miliar baht, disusul 95 investor asal Singapura dengan nilai investasi 22,2 miliar baht.