Mahfud MD: Petani Sedikit, tapi Subsidi Pupuk Naik, Pasti Ada yang Salah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik subsidi pupuk yang kian naik setiap tahun, padahal jumlah petani dan lahan pertanian semakin berkurang.

Menurut dia, ada yang tak beres dari kebijakan itu karena jumlah subsidi tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

"Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya tiap tahun naik? Pasti ada yang salah," ujar Mahfud dalam acara Debat ke-2 Cawapres di Senayan JCC, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Cak Imin: Energi Terbarukan Harus Digenjot, Bukan Malah Dikurangi

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menambah anggaran pupuk subsidi untuk tahun 2024 menjadi Rp 14 triliun. Hal ini untuk menutup kekurangan pupuk di lapangan.

Dia juga mempertanyakan Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, tetapi sektor pangan masih belum berdaulat.

"SDA kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat," kata dia.

Di sisi lain, investor yang masuk ke Indonesia untuk memajukan industrialisasi tidak memperhatikan lingkungan.

Hal ini terlihat dari kondisi alam yang semakin rusak dan membuat rakyat menderita.

"Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkunan rusak, rakyat mederita. Kemudian SDA menjadi sumber sengketa antara rakyat degan rakyat dan antara pemerintah dengan pemerintah," tutur dia.

Baca juga: Gibran: Pengembangan Hilirisasi Bisa Buka 5 Juta Lapangan Kerja Green Job

Sebagai informasi, pasangan presiden dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki sejumlah visi misi dalam program kerja mereka.

Pertama, akselerasi 11 potensi maritim. Kedua, membuat Desa Mandiri Energi yaitu desa yang mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan (EBT) untuk memasok energinya sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.

Ketiga, lahan subur untuk petani. Menghentikan alih guna lahan untuk memastikan lahan subur dan lahan produktif diberikan kepada petani kecil dan buruh tani, serta diperkuat dengan pengelolaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan.

Keempat, reformasi agraria tuntas. Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.

Kelima, masyarakat hukum adat sejahtera. Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat.