Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Rafi Bakri
PNS BPK

Analis Data dan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan

Menyoal "Single Salary" ASN

Kompas.com - 31/01/2024, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Jika diterapkan secara ideal, maka konsep keuangan publik akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan ASN, kebijakan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru bagi kondisi makroekonomi Indonesia.

Permasalahan ini semakin parah karena ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang terus menerus, sehingga menambah beban pemerintah pusat akibat kebijakan ini.
Let’s get down to business.

Lantas, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ASN dan menghilangkan disparitas antarinstitusi pemerintah?

Pertama, penting bagi pemerintah khususnya di tingkat daerah untuk melakukan restrukturisasi aparaturnya.

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah ASN pada lembaga daerah di Indonesia berjumlah sekitar 2,86 juta orang atau sekitar 75 persen total jumlah ASN.

Angka ini mewakili prevalensi ASN yang signifikan, terutama karena meluasnya otomatisasi berbagai pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan memanfaatkan TIK, efisiensi pegawai suatu institusi dapat ditingkatkan.

Pemerintah daerah mungkin bisa mengurangi jumlah ASN melalui sistem rekrutmen minus growth. Pemerintah daerah dapat meniru Kementerian Keuangan yang menerapkan strategi ini pada 2020 hingga 2024.

Pendekatan ini memungkinkan jumlah pegawai yang pensiun melebihi jumlah pegawai baru. Pendekatan ini layak dilakukan mengingat jumlah ASN pada kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 1,29 juta (34 persen) dan 1,23 juta pada rentang usia 41-50 tahun (33 persen).

Belanja pegawai bisa dipangkas secara bertahap untuk meningkatkan tunjangan kinerja ASN.

Kedua, pemerintah daerah bisa memberantas “nepotisme” dengan cara berhenti merekrut pegawai honorer.

Rekrutmen pegawai honorer sering kali dijadikan sebagai salah satu cara untuk merekrut pegawai di luar jalur formal.

Berdasarkan data DPR (2023), jumlah pegawai honorer di Indonesia telah melampaui 5 juta orang. Selain membebani anggaran, pegawai honorer cenderung tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada.

Apalagi, pemerintah pusat telah merekomendasikan jasa outsourcing untuk mengisi pekerjaan tertentu dibandingkan mempekerjakan pegawai honorer.

Dengan mengurangi pegawai honorer, belanja pegawai bisa lebih banyak dialokasikan untuk kesejahteraan ASN.

Terakhir, pemerintah daerah harus memperkuat kemandirian fiskal dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerahnya.

Dengan cara ini, pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat, sehingga daerah dapat mendukung belanja pegawai tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Dana dari pemerintah pusat dapat dialokasikan secara efisien agar bermanfaat bagi banyak orang.

Pemerintah daerah sekiranya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada terlebih dahulu terkait dengan pegawai maupun penggalian potensi PAD.

Dengan begitu, kondisi daerah tersebut menjadi lebih layak untuk menerapkan single salary tanpa menambah beban bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank DKI Dorong Penerapan CSR yang Terintegrasi Kegiatan Bisnis

Bank DKI Dorong Penerapan CSR yang Terintegrasi Kegiatan Bisnis

Whats New
Butik Lakuemas Hadir di Lokasi Baru di Bekasi, Lebih Strategis

Butik Lakuemas Hadir di Lokasi Baru di Bekasi, Lebih Strategis

Whats New
Mau Bisnis Waralaba? Ada 250 Merek Ikut Pameran Franchise di Kemayoran

Mau Bisnis Waralaba? Ada 250 Merek Ikut Pameran Franchise di Kemayoran

Smartpreneur
TEBE Tebar Dividen Rp 134,9 Miliar dan Anggarkan Belanja Modal Rp 47,6 Miliar

TEBE Tebar Dividen Rp 134,9 Miliar dan Anggarkan Belanja Modal Rp 47,6 Miliar

Whats New
Gramedia Tawarkan Program Kemitraan di FLEI 2024

Gramedia Tawarkan Program Kemitraan di FLEI 2024

Whats New
J Trust Bank Cetak Laba Bersih Rp 44,02 Miliar pada Kuartal I 2024

J Trust Bank Cetak Laba Bersih Rp 44,02 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
94 Persen Tiket Kereta Api Periode Libur Panjang Terjual, 5 Rute Ini Jadi Favorit

94 Persen Tiket Kereta Api Periode Libur Panjang Terjual, 5 Rute Ini Jadi Favorit

Whats New
Libur Panjang, Jasa Marga Proyeksi 808.000 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Libur Panjang, Jasa Marga Proyeksi 808.000 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Whats New
Kemenhub Bebastugaskan Pejabatnya yang Ajak Youtuber Korsel Main ke Hotel

Kemenhub Bebastugaskan Pejabatnya yang Ajak Youtuber Korsel Main ke Hotel

Whats New
Libur Kenaikan Yesus Kristus, 328.563 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Libur Kenaikan Yesus Kristus, 328.563 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Whats New
OCBC Singapura Ajukan Tawaran Rp 16 Triliun untuk Akuisisi Great Eastern Holdings

OCBC Singapura Ajukan Tawaran Rp 16 Triliun untuk Akuisisi Great Eastern Holdings

Whats New
Inggris Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi

Inggris Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi

Whats New
Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat, Ini Penjelasan Peritel

Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat, Ini Penjelasan Peritel

Whats New
Intervensi Bank Sentral Kesetabilan Rupiah dan Cadangan Devisa

Intervensi Bank Sentral Kesetabilan Rupiah dan Cadangan Devisa

Whats New
Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Cek Posisi dan Syaratnya

Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com