Desain kebijakan harus mulai dari urusan tata niaga, logistik sampai pada pengembangan industri yang dekat dengan produk ikutan bahan tambang.
Maka, produk sampingan smelter yang memiliki nilai keekonomian perlu menjadi perhatian pemerintah.
Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat desain kebijakan yang rapi terkait produk ikutan bahan tambang.
Selain itu, jika tak terlalu memahami, pemerintah perlu berdiskusi dengan para pengusaha untuk membuat kebijakan win-win solution agar pengusaha dan negara ikut untung dari pemanfaatan produk ikutan bahan tambang yang diolah di pabrik smelter.
Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang sinkron dengan kebijakan pengembangan kendaraan listrik.
Peningkatan penggunaan kendaraan listrik (EV) tidak dibarengi dengan suplai critical mineral untuk baterai yang cukup. Isu zero emission juga menjadi sulit jika faktanya seperti itu.
Pemerintah perlu belajar dari beberapa perusahaan, seperti Glencore, Tata, Sumitomo Metal Mining Indonesia.
Perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pembangunan fasilitas recycling baterai untuk memenuhi kebutuhan mineral tersebut.
Asam sulfat menjadi penting dalam rantai kendaraan listrik karena proses recovery critical mineral tersebut untuk menjadi baterai memerlukan sulphuric acid untuk leaching prosesnya.
Akhirnya, pemerintah perlu memerintahkan semua perusahaan yang membangun pabrik smelter untuk mengolah produk ikutan dengan arif dan bijaksana. Jangan sampai produk ikutan seperti asam sulfat mengotori lingkungan dan merusak ekosistem alam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.