Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Penduduk Tidak Dibatasi 2 Juta Orang, Akankah IKN Sepadat Jakarta?

Kompas.com - 24/02/2024, 06:40 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan jumlah penduduk IKN tidak dibatasi menjadi hanya 2 juta orang.

Justru angka tersebut merupakan angka proyeksi jumlah penduduk di IKN pada 2045.

Chief of Economist OIKN Fauziah Zen mengatakan, perkiraan jumlah penduduk IKN sebanyak 2 juta orang itu juga berasal dari berbagai kalangan, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) serta aparatur hukum dan keamanan beserta keluarganya sekitar 400.000 orang.

Baca juga: Djarum dan Wings Group Bakal Garap Botanical Garden di IKN, Groundbreaking 1 hingga 2 Bulan Lagi

Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).KOMPAS.com/ADITYA MAHENDRA Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kemudian sisanya berasal dari penduduk daerah lain yang bermigrasi ke IKN baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan, maupun bisnis serta penduduk lokal.

"Jadi kalau dibilang IKN akan jadi kota eksklusif, saya rasa enggak ya. Kayak sekarang Jakarta kan terbuka, siapa aja bisa berkunjung. Main ke teman, urus urusan dengan pemerintahan, wisata, sekolah, dan sebagainya," ujarnya melalui telepon, dikutip Jumat (23/2/2024).

OIKN juga tidak akan membatasi penduduk dari wilayah lainnya untuk menetap di IKN. Itu artinya, ekosistem penduduk di IKN akan beragam dari lapisan, latar belakang, asal daerah, hingga pekerjaan.

"Apakah setiap orang bisa menetap? Kalau ada kepentingan, ya bisa saja menetap. Misalnya, saya tinggal di Jakarta karena saya bekerja di Jakarta. Anda juga tinggal di Jakarta karena ada pekerjaan di Jakarta kan," ucapnya.

Baca juga: OIKN Bakal Larang Pejabat Gunakan Mobil Dinas di IKN, Kecuali...

Lantas jika tidak dibatasi, apakah nantinya IKN akan menjadi sepadat DKI Jakarta?

Seperti diketahui, kepadatan penduduk di Jakarta menimbulkan kesemrawutan tata kota juga menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan hingga pemukiman kumuh.

Ilustrasi Jakarta, pemandangan kota Jakarta. PEXELS/TOM FISK Ilustrasi Jakarta, pemandangan kota Jakarta.
Menjawab hal tersebut, Fauziah mengungkapkan, IKN dibangun dengan perencanaan yang lebih matang sehingga dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di kota besar.

"Kita kan belajar dari kesalahan kita, karenanya IKN ini kita plan dari awal sehingga sekarang dibikin multipurpose tunnel di bawahnya, jadi (jaringan kabel dan pipa) enggak berantakan dan sebagainya," ucapnya.

Baca juga: ASN di IKN Mulai Bekerja Oktober 2024

Dia juga memastikan IKN tidak akan sepadat Jakarta dalam hal pemukimannya karena konsep hunian yang diusung di IKN mayoritas berupa hunian veritkal.

Artinya, lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih maksimal untuk menampung para penduduk. Konsep hunian vertikal ini menjadi solusi dari keterbatasan lahan yang umum terjadi di kota besar seperti Jakarta.

"Apakah dia akan sepadat Jakarta? Menurut saya karena kita tidak banyak membuat rumah tapak tapi huniannya itu hunian vertikal, maka harusnya lebih lebih sehat ya daerahnya," ungkapnya.

"Karena kalau seperti sekarang sayang banget ya, tanah misalnya 100 sampai 200 meter cuma dihuni oleh 2 sampai 3 orang, sedangkan kita bisa membuatnya yang lebih compact," tambahnya.

Baca juga: Ini Skema Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Selain pemukiman yang disiapkan mayoritas berupa hunian vertikal, IKN juga akan dibangun menjadi 10 minutes city di mana hunian, area publik, hingga perkantoran dirancang sedemikian rupa agar saling terintegrasi.

Tentunya konsep 10 minutes city ini juga didukung dengan moda transportasi yang saling terintegrasi pula.

"Orang-orang tinggal di semacam apartemen dan dekat ke mana-mana. 10 menit lah kita jalan ke tempat kerja, ke tempat aktivitas, baik jalan atau naik kendaraan umum," kata Fauziah.

Dia memastikan, meski nantinya jumlah penduduk di IKN melebihi perkiraan 2 juta orang pada 2045, namun IKN akan tetap menjadi kota yang layak huni.

Baca juga: BCA Pastikan Bakal Bangun Kantor di IKN Tahun Ini

"Jadi menurut saya mungkin padatnya itu optimum untuk satu kota yang livable," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Whats New
Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Whats New
IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

Whats New
Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Whats New
BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

Whats New
Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Whats New
Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Whats New
Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Work Smart
Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Whats New
17 Bandara Internasional yang Dicabut Statusnya Hanya Layani 169 Kunjungan Turis Asing Setahun

17 Bandara Internasional yang Dicabut Statusnya Hanya Layani 169 Kunjungan Turis Asing Setahun

Whats New
Berikan Pelatihan Keuangan untuk UMKM Lokal, PT GNI Bantu Perkuat Ekonomi di Morowali Utara

Berikan Pelatihan Keuangan untuk UMKM Lokal, PT GNI Bantu Perkuat Ekonomi di Morowali Utara

Rilis
Harga Saham Bank Mandiri Terkoreksi, Waktunya 'Serok'?

Harga Saham Bank Mandiri Terkoreksi, Waktunya "Serok"?

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com