Subsidi Pupuk, Pemerintah Masih Utang Hampir Rp 1 Triliun ke Pupuk Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengungkapkan, pemerintah masih kurang bayar pupuk subsidi hampir Rp 1 triliun. Kurang bayar itu merupakan sisa tagihan dari tahun-tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, pada 28 Desember 2023 lalu, pemerintah sudah membayarkan utang pupuk subsidi sebesar Rp 16,6 triliun. Pembayaran itu menutup sebagian besar utang pemerintah ke Pupuk Indonesia.

"Jadi sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar subsidi pupuk ini sudah dibayar, masih sekitar hampir Rp 1 triliun sisa tagihan 2020 dan 2022," ujar Rahmad dalam media gathering di Hotel Alila SCBD Jakarta, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Tinggal Tunggu SK Sri Mulyani

Ia menyakini sisa tagihan itu akan segera dibayarkan pemerintah. Menurut dia, saat ini ada beberapa persoalan administratif yang sedang diproses untuk pembayaran sisa tagihan pupuk subsidi.

"Kami tidak pernah khawatir akan kemampuan atau kemauan bayar pemerintah karena pemerintah pasti akan membayar kurang bayar. Jadi biasanya tertunda lebih ke masalah pada administratif," kata dia.

Meski ada kurang bayar, pemerintah memutuskan menaikkan alokasi pupuk subsidi tahun 2024 menjadi 9,55 juta ton dari rencana awal 4,7 juta ton.

Penambahan itu membuat anggaran pupuk subsidi naik menjadi Rp 54 triliun dari sebelumnya 26,6 triliun. Rahmad bilang, tambahan anggaran ini sedang diproses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tambahannya ini sedang diproses di Kemenkeu, memang tidak mudah karena ada anggaran tambahan, itu sedang kita urus," ucapnya.

Rahmad menyebut, pemberian pupuk sangat berpengaruh pada produktivitas pertanian secara nasional. Ia bilang, 56 persen produksi pertanian terpengaruh pupuk urea, maka ketika tidak ada pupuk bakal memangkas separuh produksi nasional.

Dengan penambahan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton tersebut diharapkan bisa menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Dia bilang, hal yang terpenting adalah kebutuhan pangan nasional terpenuhi, sehingga Pupuk Indonesia tak masalah ada penambahan kuota meski masih ada sisa bayar.

"Buat kami yang paling penting itu adalah Pupuk Indoensia memastikan bahwa Indonesia bisa mempunyai ketahanan pangan yang baik. Buat apa Pupuk Indo keuntungan besar, tapi Indonesia tidak ada ketahanan pangan yang baik," tutup Rahmad.

Baca juga: DPR Kritik Penyaluran Pupuk Subsidi Pakai KTP: Kayak Pakai Pinjol