Soal PPN 12 Persen, Menko Airlangga: Tergantung Pemerintah Mendatang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali buka suara terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025.

Kali ini, Airlangga bilang, kenaikan tarif PPN yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 akan ditentukan oleh kebijakan pemerintahan mendatang.

"(Kenaikan PPN) tergantung pemerintah programnya nanti seperti apa," ujar dia, dalam konferensi pers, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Pengusaha Dorong Prabowo-Gibran Evaluasi PPN 12 Persen

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025.

Airlangga menjelaskan, keputusan mengenai kenaikan tarif PPN akan dibahas pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang pelaksanaannya bakal ditentukan dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Terkait PPN itu UU HPP jadi selama ini UU HPP bunyinya demikian, tetapi mengenai apa yang diputus pemerintah nanti pemerintah akan memasukan itu ke dalam UU APBN," tuturnya.

"Jadi kita lihat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN," sambung Airlangga.

Pernyataan Airlangga berbeda dengan yang ia sampaikan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen dan Ancaman Inflasi

Pada 8 Maret 2024 lalu, Airlangga menyebutkan, berbagai ketentuan yang telah dirumuskan dan diterbitkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk penyesuaian tarif PPN, bakal dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

Menurut dia, masyarakat telah memilih untuk mendukung keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga ketentuan kenaikan PPN tetap dilaksanakan.