Freeport Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda di Papua, Indef Sarankan Ini

Setelah itu, feasibility study atau  studi kelayakan. Kalau memang ada prioritas untuk membangun bandara dan memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, silahkan dijalankan.

“Dalam proses pembangunannya nanti, harus ada monitoring evaluasi,” tutur Esther.

Baca juga: Negosiasi Kepemilikan Saham Freeport Indonesia Ditargetkan Rampung Juni 2024

Esther menekankan, penting agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat mengelola dana kontribusi PTFI dengan transparan dan akuntabel. Untuk itu, apa pun bentuk programnya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan begitu, dana kontribusi tersebut akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena sejak awal mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan monitoringnya, melibatkan peran serta dari masyarakat,” tegas Esther.