Anggota DPR Ini Beri 5 Catatan Evaluasi untuk Program Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang mengentikan sementara program program Kartu Prakerja.

Dia menilai, penghentian semengtara program ini diharapkan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara total penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pasalnya, Program Kartu Prakerja ini menuai banyak kritik.

“Awalnya, program ini diniatkan dengan tujuan yang sangat baik. Namun, pada tataran pelaksanaan dan implementasi, terjadi distorsi. Akibatnya, program ini terkesan hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai ada beberapa catatan mengapa program Kartu Prakerja dihentikan.

Baca juga: Pemerintah Cairkan Rp 210 Miliar untuk Insentif Peserta Kartu Prakerja

Pertama, pelaksanaannya tidak tepat dilakukan di masa pandemi virus corona (Covid-19). Sebab, pelatihan yang dilakukan secara daring dinilai tidak akan efektif.

"Sementara, ada banyak pelatihan yang membutuhkan kehadiran peserta secara fisik. Terutama pelatihan-pelatihan kerja yang membutuhkan praktik lapangan," ujarnya.

Kedua, sistem rekrutmen peserta dinilai belum objektif. Pasalnya, ada banyak peserta yang ikut pelatihan, sementara segelintir pendaftar bukanlah prioritas utama dari sasaran program ini.

"Akibatnya, banyak peserta korban PHK dan pengangguran yang justru tidak terjangkau," katanya.

Catatan ketiga, lanjut Saleh, program pelatihan kerja berbasis daring ini dinilai menelan biaya yang cukup mahal. Padahal, ada banyak media sosial yang menawarkan pelatihan yang sama namun tidak dikenai biaya.

"Kalau bisa pelatihan gratis, lalu mengapa mesti berbayar. Atau, mengapa tidak dibuat saja portal pelatihan terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja?" katanya.

Catatan keempat, program Kartu Prakerja ini dinilai belum memiliki "link and match" dengan dunia usaha.

Di tengah banyaknya perusahaan dan industri yang mem-PHK karyawannya, tidak ada jaminan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan kartu prakerja akan dapat diterima di dunia usaha.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO) Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, Komite Prakerja masih dalam proses melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan Kartu Prakerja. Sehingga untuk sementara ini pihak manajemen pelaksana belum membuka pendaftaran untuk gelombang keempat.

Panji mengatakan, ada banyak aspek yang dievaluasi oleh Komite Prakerja, meliputi proses verifikasi data peserta, kelompok yang diprioritaskan, juga beberapa masalah terkait proses pendaftaran.

Selain itu, Panji juga mengatakan evaluasi juga dilakukan untuk proses penyelesaian backlog untuk rekonsiliasi dan setelmen dari penggunaan bantuan pelatihan oleh peserta di lembaga pelatihan.