LPS Diizinkan Selamatkan Bank Sebelum Gagal, Begini Skemanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo memberikan kewenangan baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020.

Dalam PP disebutkan, LPS bisa menyelamatkan bank-bank sebelum ditetapkan sebagai bank gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti melakukan penempatan dana untuk mengantisipasi kegagalan bank.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah mengatakan, PP 33/2020 merupakan pelaksanaan pasal 20 ayat 2 UU Nomor 2/2020. LPS diberikan wewenang untuk mengantisipasi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

Baca juga: Luhut ke Kepala Daerah di Kaltim: Bukan Hanya Gali dan Ekspor Saja

"Kami akan melakukan persiapan penanganan permasalahan bank. Apabila situasinya makin memburuk, LPS akan meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan, baik untuk bank sistemik maupun bukan bank sistemik," kata Halim dalam konferensi video, Jumat (10/7/2020).

Halim menuturkan, skema penempatan dana yang bakal dilakukan LPS didahului oleh pihak bank menyampaikan permohonan kepada OJK bahwa bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas. Pemegang saham pengendali pun tidak bisa membantu likuiditas bank.

Nantinya, OJK akan melakukan analisa kelayakan. Bila bank layak mendapat penempatan dana, OJK akan meminta LPS untuk menempatkan dana.

"OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LPS dan BI apabila pemegang saham pengendali tak dapat membantu," kata Halim.

Baca juga: Lampaui PUPR, Nilai Aset Kementerian Pertahanan Capai Rp 1.645 Triliun