Inclusive Closed Loop, Skema Alternatif untuk Tingkatkan Komoditas Pangan

KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky O Widjaja mengatakan, Indonesia perlu menerapkan skema inclusive closed loop untuk meningkatkan komoditas pangan secara berkelanjutan.

“Dengan inclusive closed loop, pemerintah turut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengurangi pelepasan emisi,” kata Franky dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin(1/2/2021).

Franky menjelaskan skema tersebut terdiri dari praktek pertanian, penyediaan akses bibit dan pupuk unggul, dukungan pendanaan, dan pendidikan literasi keuangan.

“Tidak lupa harus dibarengi dengan dukungan teknologi tepat guna dan jaminan pembelian (offtaker) oleh perusahaan yang memberikan pendampingan,” imbuhnya.

Baca juga: Beasiswa D3 Sinar Mas, Bebas Biaya Kuliah hingga Kesempatan Kerja

Hal tersebut disampaikan Franky dalam webinar bertajuk Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021 yang diselenggarakan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) pada Rabu (27/1/2021).

Turut hadir dalam webinar, Ketua MWA UI Saleh Husin, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Rektor UI Ari Kuncoro.

Franky melanjutkan, dengan memberikan skema inclusive closed loop, maka ekosistem sektor pangan dapat dijadikan sebagai model bisnis produk unggulan lain.

“Dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah berpotensi mendatangkan rantai pasok yang kokoh, sehingga akan muncul banyak food estate dengan pengelolaan yang berdasarkan koperasi,” jelasnya.

Baca juga: Tak Ikut SNMPTN 2021, Yuk Coba Beasiswa Kuliah dari Sinar Mas

Menurut dia, pengelolaan berbasis koperasi penting untuk mewujudkan rencana satu triliun dollar Amerika Serikat (AS) bagi perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan itu, Franky menjelaskan, perusahaan di bawah Kadin menggandeng pemerintah, lembaga riset dan pendidikan, serta para petani.

“Sejak 2010, Kadin rutin menyelenggarakan Jakarta Food Security Summit (JFSS) dua tahun sekali. Terakhir pada November 2020, kami memberikan pendampingan bagi satu juta petani.Target terbaru dari Presiden Joko Widodo, yatu 2 juta petani pada 2023,” ungkapnya.

Selain itu, meningkatnya jumlah kemiskinan akibat pandemi Covid-19, kata Franky, menjadi acuan bagi Kadin untuk menyelenggarakan Public Private Partnership (PPP) bersama pemerintah.

Baca juga: Sinar Mas Tawarkan 3 Program Beasiswa

“Sudah mempelajari modul pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Indonesia memiliki kesamaan demografi dengan tiga negara tersebut,” paparnya.

Berbekal pembelajaran modul ini, Kadin akan membuat pusat pelatihan di Jakarta dan sekitarnya, dengan menghadirkan para pelatih dari tiga negara yang disebut.

Untuk itu, ia berharap para gubernur dan bupati dapat menugaskan tenaga penyuluh guna mempelajari modul tersebut. Hal ini berguna agar masing-masing daerah dapat merancang program pelatihan yang sesuai.