Pembayaran Klaim Asuransi Sinarmas Capai Rp 228 Miliar, 30 Persennya terkait Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Asuransi Jiwa Sinarmas Tbk (MSIG) mencatatkan total pembayaran klaim kesehatan dan meninggal dunia sebesar Rp 228 miliar selama 2021.

Hal ini disampaikan oleh Wianto Chen, Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life dalam public expose live, Selasa (7/9/2021).

“Di tengah kondisi pandemi, Sinarmas MSIG Life telah membayarkan klaim kesehatan dan klaim meninggal dunia sebesar Rp 228 miliar selama tahun berjalan 2021, di mana 30 persen dari jumlah tersebut merupakan klaim berkenaan dengan perlindungan Covid-19,” kata  Wianto Chen.

Wianto mengatakan, operasional perseroan cukup terkendali meskipun di tengah kenaikan klaim kematian dan rumah sakit yang harus dibayarkan.

Baca juga: Ini Syarat Penerima BLT untuk PKL dan Warteg Sebesar Rp 1,2 Juta

Perseroan juga mencatat pertumbuhan premi distribusi bancassurance, di mana produk unit-linked tumbuh 38 persen secara tahunan, dan produk tradisional tumbuh 20 persen secara tahunan.

"Untuk yang tradisional (asuransi) didorong karena memang demand-nya naik karena kesadaran masyarakat terutama akibat kondisi Covid-19. Untuk single premium dan unit-linked, banyak dipengaruhi situasi market," ungkap Wianto.

Sinarmas mencatatkan pertumbuhan premi bisnis baru (APE) di tahun 2020 sebesar 15 persen dan selanjutnya di semester I-2021 sebesar 49 persen. Sementara itu, pertumbuhan jumlah nasabah individu sebesar 13 persen di tahun 2020 dan selanjutnya sebesar 17 persen di semester I-2021.

Adapun, pertumbuhan Return on Equity (RoE) perusahaan naik sebesar 11,4 persen, seiring dengan kinerja laba yang terjaga dan tingkat solvabilitas yang meningkat, menjadikan RBC perusahaan berada di level 1.368 persen, di atas persyaratan minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 120 persen.

Direktur Sinarmas MSIG Life Herman Sulistyo menjelaskan, Sinarmas MSIG Life juga berupaya untuk tetap tangguh di dalam kondisi perekonomian yang menurun.

Baca juga: Lewat Platform Ini, KPK Terima 763 Aduan Terkait Penyaluran BLT UMKM