Kata Faisal Basri, Sampai Kiamat Pun Kereta Cepat Tak Akan Balik Modal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Faisal Basri menyebut proyek Keret Cepat Jakarta-Bandung tidak layak secara bisnis, sehingga dipastikan sulit balik modal. 

Bahkan, Faisal Basri menggunakan analogi sampai kiamat pun proyek tersebut tidak akan bisa menutup investasi yang sudah keluar. BUMN yang diminta pemerintah menggarap proyek tersebut kini juga akhirnya terbebani.

Belum lagi, lanjut Faisal, biaya yang dikeluarkan rupanya membengkak sangat besar. Dari awalnya 6,07 miliar dollar AS, di tengah jalan melonjak menjadi 8 miliar dollar AS.

Dengan tambahan nilai pembengkakan ini, maka estimasi total biaya pembangunan penawaran China jauh melampaui proposal biaya kereta cepat yang ditawarkan Jepang yakni sebesar Rp 6,2 miliar dollar AS. 

Baca juga: Dilema Kereta Cepat: Sampai Bandung 46 Menit, Tapi Cuma di Pinggiran

Dengan investasi sebesar itu, kata Faisal Basri, rasanya sulit untuk balik modal meski tiketnya seharga Rp 400.000 sekali jalan. 

“Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dikutip dari Kompas TV, Jumat (15/10/2021). 

Faisal bercerita, saat rapat kordinasi awal proyek itu diajukan, banyak menteri yang menokak. Begitu juga dengan konsultan independen yang disewa pemerintah, Boston Consulting Group.

“Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai 150.000 dollar AS, menolak 2 proposal (salah satunya Kereta Cepat Jakarta–Bandung),” ujar Faisal.

Baca juga: Plus Minus Jakarta-Bandung Naik KA Argo Parahyangan Vs Kereta Cepat

"Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot." tambahnya.

Rini Soemarno adalah Menteri BUMN saat itu. Namun akhirnya, proposal proyek itu lolos. Dengan catatan, dikerjakan oleh BUMN dan swasta serta tidak menggunakan uang negara sama sekali.

Janji tanpa duit APBN itu sendiri saat ini sudah diralat Presiden Jokowi. Mengingat BUMN yang terlibat di proyek tersebut kondisi keuangannya tengah berdarah-darah. 

dok. Agus Suparto Presiden Joko Widodo meninjau lokasi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berada di Kelurahan Warungharja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (18/5/2021).

Perizinan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sebenarnya sempat ditolak oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan. 

Baca juga: Pemerintah Terjebak “Sunk Cost” dalam Proyek Kereta Cepat?

Saat peletakan batu pertama yang dihadiri Jokowi, Jonan bahkan tidak hadir meskipun posisinya sebagai orang nomor satu di regulator perkeretaapian. 

"Kesimpulannya kesalahan pucuk pimpinan," imbuh Faisal Basri.

Banyak kalangan yang menganggap, jarak Bandung-Jakarta yang hanya sekitar 150 kilometer kurang efektif dilayani dengan kereta super cepat.