LMAN: Realisasi Pendanaan Lahan PSN 2021 Rp 22,86 Triliun, Tertinggi Sejak 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatatkan realisasi pendanaan lahan untuk Program Prioritas Negara (PSN) sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 22,86 triliun.

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mengatakan, jumlah ini naik 14,54 persen dibanding tahun 2020, yang hanya sebesar Rp19,95 triliun.

"Dari Januari sampai 31 Desember 2021, LMAN telah salurkan pembayaran lahan untuk PSN sejumlah Rp22,86 triliun," ujar Basuki dalam Taklimat Media: Kinerja LMAN 2021 dan Rencana Kinerja 2022 disiarkan secara virtual, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: LMAN Belum Terima Dana untuk Pembebasan Lahan Ibu Kota Baru

Basuki menilai capaian tersebut menjadi rekor tertinggi yang dilakukan LMAN sejak tahun 2016. Bahkan, memecahkan rekor realisasi tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai Rp 21 triliun.

Adapun realisasi pendanaan lahan pada 2017 mencapai Rp 11,72 triliun, kemudian di 2018 senilai Rp 21,21 triliun, dan 2019 sebesar Rp 13,87 triliun.

Baca juga: LMAN Gelontorkan Rp 13,4 Triliun untuk Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional

Peningkatan realisasi pendanaan lahan, kata Basuki, menggambarkan kinerja LMAN yang terus optimistis meski di tengah pandemi.

"Pendanaan lahan PSN pada tahun 2021 terbesar diberikan untuk jalan tol, namun yang menarik peningkatannya yang tertinggi adalah untuk bendungan dan irigasi," kata Basuki.

Baca juga: LMAN Siapkan Rp 11 Triliun untuk Danai Pembebasan Lahan 77 PSN

Lebih detail dipaparkan Basuki, sektor pembangunan jalan tol masih mendominasi pembayaran lahan sebesar Rp 17,87 triliun. Disusul pembebasan lahan untuk proyek bendungan Rp3,54 triliun.

Kemudian, pembebasan lahan untuk proyek kereta api mencapai Rp 945 miliar. Lalu untuk pelabuhan sebesar Rp 62 miliar dan untuk irigasi sebesar Rp 343 miliar. Sedangkan sisanya untuk air baku sebesar Rp 9 miliar dan KSPN sebesar Rp 85 miliar.

Basuki menambahkan, untuk pembayaran lahan proyek jalan tol tahun 2021, pembayarannya ada yang langsung dibayarkan ke masyarakat sebesar 11 persen. Sementara sisanya dibayarkan dengan skema dana talangan yang dilakukan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).