Ekonomi RI 2023 Dipatok Tumbuh hingga 5,9 Persen, Ditopang Konsumsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 - 5,9 persen pada tahun 2023. Target tersebut masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk tahun 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, tema RKP dan KEM PPKF tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

"Dari sisi pertumbuhan ekonomi, disepakati dan dilaporkan ke Bapak Presiden kisarannya di 5,3-5,9 persen," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Airlangga: Buruh Kena PHK Dapat Uang Lebih Banyak Pakai JKP Ketimbang JHT

Airlangga mengungkapkan, pertumbuhan itu akan banyak dikontribusi oleh konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat dipatok kembali tumbuh di 5,1 persen setelah susut menjadi 2 persen saat pandemi Covid-19.

Sumber pertumbuhan kedua adalah investasi yang dipatok mencapai 6,1 persen, ekspor sekitar 6-6,7 persen.

"Hilirisasi menjadi perhatian utama dan juga memperhatikan global demand," ucap Airlangga.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Covid-19 Bukan Pandemi Terakhir, Negara G20 Harus Siap-siap

Dari sisi belanja pemerintah, pihaknya akan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM pada tahun 2023.

Peningkatan kualitas dilakukan dengan cara mentransformasi sistem kesehatan, kualitas pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, dan dukungan untuk ekonomi hijau termasuk insentif.

Di sisi suplai, lokomotif pertumbuhan akan diakselerasi oleh berbagai industri, mulai dari industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor akomodasi makanan dan minuman, serta pertanian.

"Ini jadi tantangan pada pertumbuhan industri sektor pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,3 - 5,8 persen. Kemudian defisit disepakati di bawah 3 persen sesuai UU 2/2020," jelas Airlangga.

Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Bagian Penting dari Transformasi Ekonomi RI