Jasa Marga Mengaku Siap Operasikan Jalan Tol IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun sejumlah infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, salah satunya jalan tol.

Terkait dengan pembangunan tersebut, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengaku siap untuk menjadi operator jalan tol yang nantinya akan menghubungkan sejumlah daerah dengan IKN Nusantara.

"Jadi sebagaimana informasi yang telah kita peroleh dari pemerintah, pada tahun ini direncanakan pemerintah sudah melakukan pengadaan untuk infrastruktur tahap 1 di IKN," ujar Direktur Bisnis Jasa Marga, Reza Febriano, dalam Public Expose Live 2022, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Jasa Marga Beberkan Perkembangan Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh, Jadi Uji Coba Tahun Ini

Reza menjelaskan, operator ruas jalan tol nantinya akan ditentukan oleh pemerintah melalui proses lelang yang dapat diikuti oleh badan usaha jalan tol atau BUJT.

"Anak perusahaan kami, Jasa Marga Tollroad Operator bila nanti diberikan kesempatan pasti akan siap untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengoperasian untuk akses jalan tol menuju IKN," tuturnya.

Dua proyek jalan tol dikerjakan

Sebagai informasi, berdasarkan pemberitaan Kompas.com sebelumnya, dua proyek jalan tol di IKN, Kalimantan Timur, resmi dikerjakan menyusul penandatanganan 19 paket kontrak pembangunan infrastruktur, pada Senin (29/8/2022).

Baca juga: WIKA Mulai Garap Proyek Jalan Tol IKN Pekan Depan

Kedua proyek tersebut adalah Jalan Tol di IKN Segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung yang digarap KSO PT Wika (Persero) Tbk-PT PP (Persero) Tbk-Jaya Konstruksi senilai Rp 1,9 triliun, dan Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang yang dikerjakan KSO PT Waskita Karya (Persero) Tbk-PT Nindya Karya-Modern senilai Rp 2,2 triliun.

Kedua jalan tol ini merupakan bagian dari 8 paket kontrak pembangunan infrastruktur Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan total nilai Rp 4,599 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menegaskan, pembangunan paket pekerjaan yang telah diteken harus segera dilaksanakan sesuai target agar dapat dimanfaatkan.

"Hal ini sesuai pesan Presiden bahwa prioritas pembangunan nasional ke depan adalah pembangunan infrastruktur IKN, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan. Harus sesuai target, bila perlu dipercepat," ujar Zainal Fatah mengutip Basuki.

Baca juga: Adhi Karya Targetkan Kontrak Baru Senilai Rp 3,5 Triliun untuk Proyek IKN Tahun Ini