Dunia Hadapi Krisis Energi Terburuk, Transisi Energi Perlu Segera Terlaksana

JAKARTA, KOMPAS.com - Executive Director of ICEF & IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan transisi energi sangat penting untuk segera tereksekusi mengingat saat ini dunia dihadapkan pada krisis energi terburuk sejak tahun 1990-an.

Pada acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) pada Senin (10/10/2022), Fabby menyoroti dampak perubahan iklim yang meluas, diperparah dengan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, mendorong situasi yang tidak menentu, termasuk kenaikan harga komoditas.

“Kita berada pada situasi yang tidak menentu, membuat bahan bakar fosil yang semakin meningkat. Akibat konflik Rusia dan Ukraina, serta krisis energi di dunia yang terburuk sejak 1990-an, penting untuk membahas detail transisi energi,” kata Fabby.

Baca juga: Dorong Energi Terbarukan, Geo Dipa Kembangkan 2 PLTP di Dieng dan Patuha

Ia melanjutkan, untuk mendorong keberlangsungan di sektor energi, transisi energi dari fosil ke energi bersih perlu dilakukan segera. Melalui kegiatan diskusi ISEW, ia mendorong para pemangku kepentingan bisa mengambil keputusan terkait kebijakan mendorong net zero emission.

“Para dewan, mencari cara untuk mendorong transisi energi melalui energi hijau, yang mana ini perlu dilakukan dengan cepat. Diskusi ini diharapkan membentuk kebijakan arah energi kita dimana sebelumnya, kita mendeklarasikan net zero emission di Indonesia,” lanjut dia.

Fabby mengungkapkan, beberpa pembahasan yang saat ini menjadi isu utama dalam transformasi energi menyangkut faktor pembiayaan EBT yang tidak murah, hingga upaya dalam menghentikan mesin-mesin operasi pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

“Pemerintah sudah mulai menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, dan menstrimulasi komitmen transformasi ini. Action plan juga sudah diperbarui, untuk mendukung kebijakan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil,” lanjut dia.

Pada pertengahan September 2022 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Melalui aturan ini, Fabby berharap di tahun 2050 bahan bakar dengan batu bara sudah tidak digunakan lagi. Di sisi lain, ini juga didorong dasi sisi hulunya, yakni dengan menutup pembangkit listrik tua berkapasitas 9,2 GigaWatt berbahan bakar fosil.

“Tahun 2050, tidak lagi menggunakan bahan bakar batu bara. Karena itu, dengan kondisi saat ini pembangkit listrik di Indonesia yang menggunakan batu bara harus dipensiunkan, dan disesuaikan dengan Paris Agreement, paing tidak di tahun 2050, sebanyak 9,2 GigaWatt pembangkit berbahan fosil sudah ditutup,” lanjut dia.

Baca juga: Menperin Kumpulkan Asosiasi Industri, Bahas Krisis Energi dan Pangan

Untuk selanjutnya pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan atau EBT. Namun, kendala yang saat ini terjadi tidak lepas dari biaya dan strategi implementasinya kedepan. Sehingga pandangan dari banyak pihak terkait sangat dibutuhkan.

“Setelah mempensiunkan pembangkit listrik kita akan bertransformasi ke EBT. Lalu, biayanya bgaimana? strateginya bagaimana ? ini pertanyaan muncul, sejak adanya isu ini,” lanjut dia.

Lisa Tinschert Dierector Energy Programme Indonesia/ ASEAN GIZ mengungkapkan, pihaknya mendorong upaya Indonesia dalam menerapkan net zero emission. Dia optimis dengan langkah kolaborasi, target net zero emission di tahun 2060 dapat tercapai.

“Poin itu akan kita hasilkan dari diskusi ini, dan menjawab tantangan implementasi EBT, efisiensi energi, penghentian penggunaan batu bara, pendanaan transisi energi dan juga kolaborasi dengan mitra kita. Kita akan cari solusi bersama, untuk meraih energi berkelanjutan,” tegas Lisa.

Baca juga: Polemik Kompor Listrik, Jargas, dan MyPertamina, Pengamat: BUMN Energi Tidak Terkoneksi dengan Baik