Sri Mulyani: Neraca Dagang RI Surplus 31 Bulan Berturut-turut, Bukan karena "Commodity Boom"

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca dagang Indonesia pada November 2022 tercatat surplus 5,16 miliar dollar AS. Surplus neraca dagang ini merupakan yang ke-31 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan surplus perdagangan yang berturut-turut terjadi ini bukan hanya didukung oleh lonjakan harga komoditas global (commodity boom), melainkan karena hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang meningkatkan nilai jual komoditas mentah.

"Ini terjadi bukan hanya karena commodity boom. Surplus perdagangan ini mengalami dukungan karena sebagain besar bahan mentahnya telah diproses dan menimbulkan nilai yang lebih tinggi untuk perdagangan kita di antaranya nikel dan SDA lainya," ujarnya saat acara peluncuran Laporan Bank Dunia: Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2022 di Energy Building, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Soal Orang Parpol Jadi Pejabat BI, LPS, OJK, Sri Mulyani: Harus Resign Dulu!

Selain hilirisasi, pemerintah juga tengah mengembangkan sektor manufaktur yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan formal dengan kualitas yang lebih baik dan upah yang lebih besar bagi tenaga kerjanya.

Pasalnya, selama ini ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor informal, terutama di sektor perdagangan. Hal inilah yang membuat pemerintah sulit meningkatkan kesejahteraan rakyat karena hanya bergantung pada sektor perdagangan yang cenderung bersifat informal.

"Jadi manufaktur merupakan transformasi ekonomi indonesia. Bukan hanya nilai tambah untuk tenaga kerja tetapi juga untuk capital atau modal ekosistem yang akan memberikan pembangunan yang baik," ucapnya.

Namun untuk mengembangkan sektor manufaktur, pemerintah perlu memperluas konektivitas melalui pembangunan infrastruktur berupa jalan hingga pasokan listrik.

Baca juga: Saat Sri Mulyani Gambarkan Kondisi RI seperti Lirik Lagu Whitney Houston...

Dia mengungkapkan pembangunan infrastruktur ini rupanya juga dapat membantu Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Pasalnya, infrastruktur yang saling terhubung ini membantu masyarakat untuk berpergian di kala pandemi tanpa menggunakan transportasi umum.

"Itulah alasan infrastruktur yang baik bisa menghasilakan ketahanan ekonomi agar bisa memberikan ekosistem industri yang lebih baik," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan reformasi kebijakan dan birokrasi agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja menjadi lebih produktif.

"Jadi simplifikasi dari regulasi maupun kebijakan itulah mengapa kita mengesahkan omnibus law Cipta Kerja, reformasi perpajakan, reformasi sektor keuangan. Jadi ini adalah building block," tukasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Inflasi Dunia pada 2022 Jadi yang Terburuk dalam 40 Tahun Terakhir