Janet Yellen Sebut Gagal Bayar Utang AS Bisa Picu Malapetaka Ekonomi

NEW YORK, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebut kegagalan kongres menaikkan pagu utang pemerintah yang bisa menyebabkan gagal bayar, akan memicu malapetaka ekonomi.

Hal tersebut juga dinilai dapat berdampak pada kenaikan suku bunga yang lebih tinggi pada tahun selanjutnya.

Dalam sambutan yang disiapkan untuk acara di Washington dengan eksekutif bisnis dari California, Yellen mengatakan, "default" utang Amerika Serikat akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan.

Baca juga: 10 Kota Terbaik untuk Pekerja Remote di AS

Hal tersebut juga berpotensi mendorong pembayaran rumah untuk hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit dari lebih tinggi.

Menurut Yellen, hal ini merupakan tanggung jawab kongres untuk meningkatkan batas pinjaman 31,4 triliun dollar AS.

Ia memperingatkan "default" utang akan mengancam kemajuan ekonomi yang telah dilakukan Amerika Serikat sejak pandemi Covid-19.

"Kegagalan utang kami akan menghasilkan bencana ekonomi dan keuangan. Kegagalan akan menaikkan biaya pinjaman selamanya. Investasi masa depan akan menjadi jauh lebih mahal," ujar dia kepada anggota Kamar Dagang Metropolitan Sacramento, dilansir dari Moneycontrol, Rabu (26/4/2023).

Baca juga: Ketika Menkeu AS Janet Yellen Puji Kepemimpinan Sri Mulyani...

Ia menambahkan, ketika plafon utang tidak dinaikkan, bisnis AS akan menghadapi pasar kredit yang memburuk.

Pemerintah kemungkinan tidak akan dapat mengeluarkan pembayaran kepada keluarga militer dan manula yang bergantung pada jaminan sosial.

"Kongres harus memilih untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang. Itu harus dilakukan tanpa syarat, dan seharusnya tidak menunggu sampai menit terakhir," imbuh dia.

Yellen mengatakan kepada anggota parlemen pada bulan Januari, pemerintah hanya dapat membayar tagihannya hingga awal Juni tanpa menaikkan batas pinjaman

Baca juga: Inflasi AS Capai 9,1 Persen dan Terbesar sejak 1981, Ini Kata Menkeu AS Janet Yellen

Tidak seperti kebanyakan negara maju lainnya, AS membatasi jumlah yang dapat dipinjam. Hal ini lantaran pemerintah membelanjakan lebih dari yang dibutuhkan, pembuat undang-undang harus menaikkan plafon utang secara berkala.

Kevin McCarthy, pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan oleh Partai Republik, melontarkan rencana yang akan melipatgandakan pemotongan pengeluaran sebesar 4,5 triliun dollar AS dengan peningkatan batas utang sebesar 1,5 triliun dollar AS. Hal itu disebut sebagai dasar untuk negosiasi dalam beberapa minggu ke depan.

Sementara itu, Gedung Putih menegaskan kedua masalah itu tidak boleh dikaitkan. Senat yang dikendalikan Demokrat kemungkinan besar akan menolak proposal tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani Bertemu Janet Yellen, Apa Saja yang Dibahas?