Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Harus Naikkan Plafon Utang untuk Hindari "Default"

Kompas.com - 08/05/2023, 17:05 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

Sumber CNN

NEW YORK, KOMPAS.com - Menjelang pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan pemimpin Kongres AS, peringatan akan kekacauan dan malapetaka ekonomi ketika negara gagal bayar utang terus bergaung.

AS terancam akan dinyatakan gagal bayar utang pada awal Juni 2023 ketika pemerintah tidak menaikkan pagu utang yang saat ini telah mencapai batas maksimal.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan, Presiden AS akan membahas negosiasi prioritas tingkat pengeluaran.

Baca juga: Potensi Gagal Bayar Utang AS, Bagaimana Dampaknya pada Ekonomi Indonesia?

"Tetapi negosiasi ini tidak boleh dilakukan dengan senjata," ujar dia dilansir dari CNN, Senin (8/5/2023).

"Jika mereka gagal melakukannya, kita akan mengalami bencana ekonomi dan keuangan yang akan kita buat sendiri dan tidak ada tindakan yang dapat diambil oleh Presiden Biden dan Departemen Keuangan AS untuk mencegah bencana itu," imbuh Yellen.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan AS Wally Adeyemo menegaskan tenggat waktu untuk regulator menaikkan plafon utang masih pada 1 Juni 2023.

Baca juga: Gagal Bayar Utang AS Bakal Guncang Tenaga Kerja dan Pasar Saham


“Jika kami gagal membayar utang, itu akan berdampak buruk pada suku bunga, dan suku bunga adalah hal utama bagi semua orang untuk membeli rumah, membeli mobil, bagi perusahaan untuk berinvestasi,” terang dia.

Menurut dia, iklim ketidakpastian saat ini telah berdampak pada ekonomi. Pasalnya, bisnis merencanakan penanggulangan potensi bencana alih-alih investasi di masa depan.

Sebelumnya, ekonom Gedung Putih dan analis independen telah memperingatkan, ambang batas utang saat ini dan potensi gagal bayar di masa depan dapat berdampak buruk pada ekonomi AS.

Baca juga: Janet Yellen Sebut Gagal Bayar Utang AS Bisa Picu Malapetaka Ekonomi

Hal tersebut akan menjatuhkan pasar saham dan memusnahkan jutaan pekerjaan.

Beberapa ahli mengatakan, ketika presiden secara sepihak menerbitkan utang tanpa kenaikan plafon justru akan mendorong krisis konstitusional.

Selain itu, tindakan tersebut juga akan memunculkan ketidakpastian parah yang mengarah pada krisis ekonomi dan keuangan.

Di sisi lain, baik Yellen dan Adeyemo menegaskan, tidak ada cara lain untuk melindungi sistem keuangan ekonomi AS selain Kongres melakukan tugasnya dengan menaikkan plafon utang.

Baca juga: Pahami, Ini Pengertian Surat Utang Negara dan Jenisnya

Dengan kata lain, satu-satunya cara agar AS tidak dinyatakan gagal bayar utang atau "default" adalah dengan menaikkan plafon utangnya.

"Tidak ada cara untuk melindungi sistem keuangan dan ekonomi kita selain Kongres melakukan tugasnya dan menaikkan plafon utang," kata Yellen.

Baca juga: Gagal Bayar Utang AS Bakal Guncang Tenaga Kerja dan Pasar Saham

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com