Pedagang Pasar Tanah Abang Dukung Pemerintah Larang Tiktok Shop untuk Berjualan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang di Pasar Tanah Abang merespons soal kebijakan pemerintah yang melarang social commerce seperti TikTok Shop untuk berdagang.

Riya penjual Gamis di Pasar Tanah Abang mengatakan, kebijakan ini sangat disambut baik oleh para pedagang lantaran penjualan di TikTok Shop merusak harga pasar untuk produk UMKM.

"Misalnya gamis saya jual Rp 150.000 per pieces tapi di TikTok Shop jual Rp 50.000 itu kan murah banget yah harganya. Pelanggan tentu belinya ke sana," ujar Riya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/9/2023).

"Harapan kita dengan teman-teman pedagang di Tanah Abang memang sebaiknya TikTok Shop ditutup, TikTok boleh, tapi kayak tv saja sekedar hiburan dan menanyangkan iklan, konten, sudah sekadar itu saja," sambung Riya.

Baca juga: Wamen Perdagangan Sebut TikTok Shop Lakukan Predatory Pricing

Riya sendiri mengaku dirinya pernah mencoba jualan secara live di TikTok Shop. Dalam sehari dia menghabiskan waktu total 8 jam untuk berjualan live.

Namun sayangnya, usaha dia tidak berbuah hasil. Live-nya hanya ditonton 10 orang atau akun.

"Bayangkan saja, siang saya live 4 jam dan malam 4 jam total 8 jam. Tapi yang nonton cuma 10 orang yah karena saya tidak terkenal, akunnya bukan artis makanya yang nonton sedikit," ungkap dia.

Riya juga mengatakan, kalaupun pemerintah memisahahkan antara social commerce dan e-commerce tetap harus diawasi penjulannya. Sebab dikhawatirkan para platform bakar duit untuk membuat promo sehingga barang yang dijual menjadi lebih murah.

"Kan bisa saja mereka bakar duit lagi yah artinya produknya lebih murah hingga tak masuk akal. Ujung-ujungnya produk kami kalah saing lagi," jelas dia.

Hal ini juga diamini oleh Sekretaris Jenderal Sahabat UMKM (komunitas para UMKM) Faisal Hasan Basri.

Baca juga: Social Commerce Dilarang Bertransaksi, Ini Respons TikTok

Dia mengatakan, pemerintah harus bisa membuat regulasi yang ketat untuk melindungi UMKM.

Adapun soal kebijakan pemerintah yang melarang social commerce berdagang bisa menjadi kebijakan yang menguntungkan dan merugikan.

"Kenapa? Karena media sosial yang selama ini mereka gunakan sebetulnya selalu disisipkan link jualannya dan itu sah-sah saja. Cuma memang harga di social commerce itu kan murah yah sekarang makanya harus diatur dan pastinya pemerintah juga harus membuat regulasi ketat untuk barang import," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan melarang social commerce seperti TikTok Shop untuk bertransaksi jual-beli dalam platformnya.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Senin (25/9/2023).

Zulhas mengatakan, social commerce hanya diperbolehkan untuk mempromosikan produk saja.

"Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, enggak boleh lagi," ujar Mendag Zulhas.

"Dia hanya boleh untuk promosi seperti Televisi (TV). Tv kan iklan boleh, tapi TV kan enggak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital dan tugasnya mempromosikan," sambung Mendag Zulhas.

Baca juga: Saat TikTok Ngotot Punya Izin E-commerce di Indonesia...