Jawaban Jokowi Soal APBN RI Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat ke China

KOMPAS.com - Kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan ibu kota Jakarta dan Bandung di Jawa Barat, akhirnya resmi beroperasi untuk publik setelah sempat beberapa kali tertunda.

Pembangungan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), yang juga proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, sempat molor hingga tujuh tahun dan membengkak sangat besar sehingga menelan biaya sekitar 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 112 triliun.

Nilai investasi KCJB ini juga sudah melampaui proposal yang ditawarkan Jepang melalui JICA sebesar Rp 6,2 miliar dengan bunga pinjaman 0,1 persen. Sementara China, bunga yang ditawarkan 3,4 persen.

Jaminan pemerintah utang atas proyek KCJB sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023, di mana negara menjamin kelancaran pembayaran utang plus bunganya ke China, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Baca juga: Kenapa Dulu Ahok Keberatan Halim Dijadikan Stasiun Kereta Cepat?

Jawaban Presiden Jokowi

Seusai meresmikan beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujar, soal penjaminan utang ke China yang dijamin ke negara seharusnya ditanyakan ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Tanyakan Bu Menteri Keuangan," ucap Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Rabu (4/10/2023).

Sementara saat wartawan bertanya soal apa saja target keuntungan secara komersial KCJB, mengingat pembengkakan biaya yang sangat besar dan kewajiban utang ke China yang harus dibayarkan, Jokowi juga enggan merespon.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, soal kalkulasi bisnis dan kaitan pembayaran pinjaman ke China, hal itu bisa ditanyakan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku korporasi.

Baca juga: Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

"Nanti ditanyakan ke KCIC, teknis seperti itu tanyakan ke KCIC," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, yang harus di kedepankan dalam membangun transportasi publik, perhitungan untung rugi sebaiknya dinomorduakan, karena aspek yang utama dalam pembangunan KCJB adalah pelayanan publik.

"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi," ungkap Jokowi.

Janji tak pakai APBN dan jaminan pemerintah

Opsi negara menggunakan dana APBN untuk menjamin utang dari China untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung kembali mengingatkan janji Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahannya.

Baca juga: Ekonom: Proyek Kereta Cepat Masuk Kategori Jebakan Utang China

Jauh sebelum rencana subsidi, awal mula penggunaan duit APBN juga sudah dilakukan pemerintah kala proyek ini mengalami pembengkakan biaya sangat besar (cost overrun).

Agar tak sampai mangkrak, Jokowi kemudian memutuskan untuk menyuntik dana APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berbagai upaya memang dilakukan Jokowi demi menyelamatkan proyek kerja sama Indonesia-China ini.

Bahkan regulasi yang sudah dibuat, kemudian direvisi pemerintah agar tidak intervensi negara ke proyek ini tidak melabrak aturan.