Membedah Komposisi Utang Pemerintah yang Tembus Rp 8.300 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi pembiayaan atau utang pemerintah kembali meningkat pada awal tahun ini. Tercatat nilai utang pemerintah telah menembus level Rp 8.300 triliun.

Nilai utang yang terus bertambah itu kerap menjadi sorotan berbagai pihak. Dengan utang yang kian "membengkak", sejumlah pihak khawatir, pemerintah tidak dapat membayarnya dan akan mengganggu keuangan negara.

Lantas bagaimana sebenarnya posisi dan komposisi utang pemerintah saat ini?

Baca juga: Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Berdasarkan data dokumen APBN KiTa edisi Maret 2024, posisi utang pemerintah sebesar Rp 8.319,22 triliun sampai dengan Februari lalu. Nilai itu meningkat sekitar Rp 66,13 triliun dari posisi akhir Januari sebesar Rp 8.253,09 triilun.

Dengan perkembangan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) RI sebesar 39,06 persen pada akhir Februari lalu. Angka rasio itu meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 38,75 persen.

Meskipun meningkat, rasio utang terhadap PDB juga masih di bawah dari batas rasio utang dan target strategi pengelollaan utang jangka menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 batas rasio utang sebesar 60 persen, sementara mengacu Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 targetnya adalah 40 persen.

Baca juga: Soal Utang Rafaksi Minyak Goreng, Kemendag: Tunggu Saja, Sesegara Mungkin Dibayar

Jika melihat komposisinya, utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN) dengan denominasi rupiah. Tercatat nilai utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.336,87 triliun, atau setara 88,19 persen dari total utang pemerintah.

Secara lebih rinci, nilai SBN domestik sebesar Rp 5.947,95 triliun, terdiri dari surat utang negara (SUN) sebesar Rp 4.797,16 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp 1.150,79 triliun. Kemudian, SBN dengan denominasi valuta asing (valas) nilainya sebesar Rp 1.388,92 triliun, dengan komposisi SUN sebesar Rp 1.044,37 triliun dan SBSN sebesar Rp 344,55 triliun.

Kemudian, nilai utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp 982,35 triliun, atau setara 11,81 persen total utang pemerintah. Nilai itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 35,45 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 946,90 triliun.

Baca juga: Pemerintah Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 474,8 Miliar, Luhut: Tidak Boleh Terulang Lagi

Dalam pelaksanaan utang, pemerintah mengaku mengedepankan pengadaan yang bersifat jangka menengah-panjang. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, per akhir Februari lalu, rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah berada di kisaran 8 tahun.

"Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal," tulis Kemenkeu, dalam dokumen APBN KiTa edisi Maret 2024.

Sebelumnya, Kemenkeu menilai, posisi utang pemerintah sebenarnya masih terkendali. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, terjaganya utang pemerintah tercermin dari angka rasio utang terhadap PDB yang berada di bawah ketentuan dan profil jatuh tempo yang terkendali.

Baca juga: Soal Utang Rafaksi Minyak Goreng, Luhut: Kita Harus Segera Menyelesaikan Ini

"Serta risiko tingkat bunga, risiko kurs, dan profil jatuh tempo yang terkendali," katanya kepada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Misal saja Malaysia dengan rasio 66,9 persen, Thailand 61,4 persen, dan Filipina 57,6 persen.

Rasio utang Indonesia pun lebih rendah dari sejumlah negara dengan perekonomian besar yang tergabung dalam G20. Deni mencontohkan Brazil memiliki rasio utang 88,1 persen, India 81,9 persen, China 83 persen, Amerika Serikat 123,3 persen, Inggris 104,1 persen, dan Jepang 255,2 persen.

"Posisi Indonesia masih di level aman, atau bahkan lebih rendah dibandingkan mayoritas negara peers dan negara maju," tutur Deni.

Baca juga: APBN Surplus, Utang Jalan Terus