Industri Pupuk Butuh Pasokan Gas 1.076 MMSCFD Hingga 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan gas pada industri pupuk dipoyeksi terus meningkat dari tahun ke tahun seiring tumbuhnya produksi dan kebutuhan terhadap pupuk.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, kebutuhan gas untuk industri pupuk diproyeksi mencapai 820 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada 2026.

Kemudian naik menjadi 850 MMSCFD pada 2027 dan 2028, lalu menjadi sebanyak 950 MMSCFD di 2029, hingga akhirnya menjadi sebesar 1.076 MMSCFD pada 2030.

"Maka hal ini memerlukan koordinasi dan keseriusan segala pihak agar dapat memastikan kebutuhan gas industri dapat dipenuhi industri gas nasional," ujar Tutuka dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Menteri ESDM Minta Pertamina Optimalkan Produksi Lapangan Migas Tua di Cirebon

Ia menyadari, dari 7 industri yang mendapatkan fasilitas kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah 6 dollar AS per MMBTU, industri pupuk menjadi yang paling besar yang menggunakan gas dalam produksinya.

"Bidang pupuk merupakan industri yang menggunakan input gas bumi paling besar, yaitu 58,48 persen dalam biaya produksinya," kata dia.

Di sisi lain, Tutuka juga menyadari HGBT berdampak positif bagi industri pupuk untuk meningkatkan produksi, penetapan harga, penjualan, pajak dan penyerapan gas.

Baca juga: PGN Belum Lakukan Penyesuaian Harga Gas Industri Non-HGBT, Ini Alasannya

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengaku, kebutuhan gas sangat penting dalam menentukan produksitivitas pupuk.

Lantaran gas merupakan komponen utama dalam memproduksi Urea dan NPK.

"Komponen gas pada produksi Urea mencapai 71 persen sedangkan NPK 5 persen. Maka ketersediaan gas dan akses harga gas yang murah menjadi pendukung utama untuk produktifitas pertanian kita," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan, pada tahun ini dari 5 pabrik pupuk yang ada, masih ada 3 pabrik pupuk milik Pupuk Indonesia Grup yang belum mendapatkan alokasi gas sesuai kebutuhan.

Terdiri dari Pupuk Iskandar Muda (PIM) pada 2024 membutuhkan gas sebesar 54 MMSCFD, namun realisasi pasokannya masih 46 MMSCFD. Lalu Pupuk Sriwijaya membutuhkan alokasi gas 186 MMSCFD namun realisasi pasokan baru 163 MMSCFD.

Baca juga: Pemerintah Masih Punya Utang Pupuk Subsidi Rp 10,48 Triliun

Kemudian Pupuk Kujang membutuhkan 101 MMSCFD, namun realisasi pasokannya masih 98 MMSCFD.

Rahmat bilang, untuk mengantisipasi kebutuhan gas, Pupuk Indonesia terpaksa harus mengadakan gas komersil dalam bentuk LNG dengan harga komersil 12,6 dolar AS per MMBTU.

"Dampaknya jadi temuan BPK, karena seharusnya kita enggak bisa memakai gas di luar harga HGBT, tetapi karena kami harus menutup kekurangan gas, maka kami harus ambil LNG," jelas Rahmat.