Dapat WFH 2 Hari, ASN Diminta Tunda Perjalanan Arus Balik Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi tertentu memiliki kesempatan untuk bekerja dari rumah atau work form home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Terkait hal itu, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN bertujuan untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

“Pada saat arus mudik yang lalu, di saat puncak tanggal 6-7 April 2024, beberapa ruas jalan tol sangat padat. Bahkan volume to capacity ratio atau VC Ratio hampir mencapai 1 yang artinya kecepatan kendaraan sangat lambat bahkan hampir berhenti, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (14/4/2024).

Baca juga: Puncak Arus Balik Penumpang KA Masih Terjadi Hari Ini

Ia berharap keputusan ini dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya ASN untuk tidak kembali secara bersamaan pada tanggal 14 dan 15 April 2024.

Dengan keputusan tersebut, para ASN dapat kembali pada tanggal 16 atau 17 April 2024 atau bahkan sebelum puncak arus balik.

"Sudah ada keputusan dari Menteri PANRB, ada WFH dua hari. Silakan ASN dapat memanfaatkan dengan menunda balik karena masih ada waktu. Namun pastikan, Kamis dan Jumat sudah masuk seperti biasa, sehingga tidak menggangu pekerjaan," imbuh Budi.

Baca juga: 3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

Sebagai informasi kebijakan dua hari WFH bagi ASN bertujuan untuk menampung antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air.

Dengan begitu, pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik.

Adanya kebijakan diharapkan membuat arus balik bisa semakin lancar dan tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang.

Baca juga: Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis Akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Namun demikian, Budi bilang, WFH tidak dilakukan pada instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti bagian kesehatan, serta keamanan dan ketertiban.

Keputusan WFH juga tidak diterapkan pada instansi penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

"Alias tetap WFO 100 persen," tandas dia.

Baca juga: Jelang Arus Balik, Jasa Marga Imbau Pemudik Optimalkan Tempat Istirahat