Izin BPR Melantai di Bursa, Asosiasi: Peluang itu Pasti Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 07/2024 memungkinkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk melantai di bursa efek.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Teddy Alamsyah menjelaskan, aturan ini dapat menjadi pemanis dari regulator untuk industri BPR dan BPR Syariah mengembangkan bisnisnya.

"Saya belum mendapatkan informasi terkait yang mau IPO (initial public offering), tapi next kami yakin ketika berproses, penguatan kelembagaan, permodalan, saya pikir peluang itu pasti ada," kata dia usai acara Launching Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS, Senin (20/5/2024).

Ia menambahkan, industri BPR menghadapi berbagai tantangan dalam mengikuti aturan untuk melakukan penawaran saham perdana ini.

Baca juga: BPR yang Mau Melantai di Bursa Wajib Penuhi Ini

Salah satu persyaratannya adalah adanya aturan modal yang dipatok Rp 80 miliar. Semula, asosiasi menawarkan usulan modal minimal untuk dapat IPO di angka Rp 50 miliar.

Teddy bilang, izin melakukan IPO ini akan menguntungkan bagi BPR yang memiliki manajemen dan tata kelola yang memadai.

"Memang menguntungkan ya kalau kita bocara IPO," imbuh dia.

Dengan menghimpun modal dari investor, BPR memiliki peluang untuk tumbuh lebih besar dan dapat bersaing di industri keuangan.

Teddy menyampaikan, secara permodalan beberapa BPR memang menunjukkan kesiapan untuk melakukan IPO.

Namun, demikian BPR juga nantinya perlu pemehaman khusus untuk mengikuti aturan yang ada di BUrsa Efek Indonesia (BEI) ketika ingin mendaftarkan sahamnya ke publik.

Izin untuk melantai di bursa efek ini memang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Beleid tersebut juga memungkinkan BPR untuk memiliki ruang lingkup kegiatan usaha seperti bank umum.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, aturan baru ini tidak langsung membuat BPR berbondong-bondong menunjukkan minatnya untuk melakukan penawaran saham di bursa efek. OJK juga masih akan menerbitkan aturan turunan dari izin melakukan initial public offering (IPO) tersebut.

Aturan-aturan yang ada diharapkan dapat menyaring mana BPR yang betul-betul siap untuk melantai di pasar saham. Pasalnya, momentum ini juga akan menjadi penentu reputasi BPR di pasar modal dan investor.

Ia sendiri tidak ingin pemberian izin BPR untuk masuk pasar saham ini justru jadi momentum yang tidak tepat karena dijalankan dengan sembarangan. Hal itu dikhawatirkan justru dapat mempersulit BPR lain yang ingin melakukan IPO di waktu depan.

Ia menambahkan, tidak semua BPR dapat melakukan IPO. Ada kriteria khusus yang perlu dipenuhi oleh BPR untuk dapat menawarkan sahamnya ke investor. Dengan demikian, Dian berharap masyarakat secara umum tidak merasa dirugikan.

"Jangan sampai nanti harganya naik setelah itu turun dan tidak naik-naik lagi kan kacau juga nanti di pasar modal," imbuh dia.

Dalam POJK No.7/2024, BPR dan BPR Syariah yang mau pelakukan penawaran efek di pasar modal perlu memenuhi modal ini yang dipatok minimal Rp 80 miliar.

Selain itu, BPR perlu memenuhi beberapa syarat administratif seperti penilaian tata kelola dengan predikat paling rendah peringkat dua dalam dua periode terakhir.

Baca juga: BPR Bangkrut karena Kecurangan Pengurus, Ini Upaya OJK